QUIZZ BIDKUM 1

Pada tanggal Berapa UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan dan diundangkan.?.

• a. 01 Januari 2023

• b.02 Januari 2023

• c.03 Januari 2023

• d.04 Januari 2023

2. Pada Tanggal Berapa Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pertama Kali di Undangkan di Indonesia

• a.UU  Tentang ITE diundangkan tanggal, 21 April 2008.

• b.UU  Tentang ITE diundangkan tanggal, 11 April 2008.

• c.UU  Tentang ITE diundangkan tanggal, 15 April 2008.

• d.UU  Tentang ITE diundangkan tanggal, 20 April 2008.

Berikut merupakan Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Kecuali.?.

• a.Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

• b.Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana.

• c.Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana.

• d.Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana.

Terdapat di Pasal berapa ketentuan UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai berlaku pada tanggal, 02 Januari 2024.?.

• a.Pasal II Ayat 1

• b.Pasal II Ayat 2

• c.Pasal II Ayat 3

• d.Pasal II Ayat 4

Berikut yang  Bukan merupakan Tindak Pidana Narkotika.?.

• a.Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

      Narkotika Golongan I bukan tanaman.

• b.Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

      Narkotika Golongan II.

• c.Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

      menyediakan. Narkotika Golongan III.

• d.Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Berikut Merupakan pengentian Penyidikan menurut Perkap 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

• a.Penghentian penyidikan dpt dilakukan utk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.

• b.Pengentian Penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan Tindak Pidana dan demi Hukum.

• c.Pengentian Penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti.

• d.Pengentian Penyidikan bukan merupakan Tindak Pidana dan demi Hukum.

Berikut yang merupakan Tindak Pidana Narkotika.?.

• a.Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Narkotika Golongan I bukan tanaman, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

• b.Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  Sendiri,orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

• c.Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji.

• d.Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Berikut yang merupakan  Dasar dilakukan Penyidikan.?.

• a.Laporan polisi; dan, surat Perintah Penyidikan (Sprin sidik), SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat perintah penyidikan (Dilandaskan pada Putusan MK Nomor 10/PUU-XIII/2015).

• b.Laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan dan, SPDP, SPDP dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.

• c.Surat Perintah Penyidikan (Sprin sidik), SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor

• d.Laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan dan, SPDP, SPDP dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.

Berikut adalah perbuatan yang termasuk  Tindak Pidana Pencucian Uang.?.

• a.Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji.

• b.Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  Sendiri,orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

• c.Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

• d.Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Apa yang dimaksud dengan Pasal 27B Ayat (1) UU No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.?.

• a.Menyebarkan informasi yang memiliki muatan kesusilaan

• b.Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

• c.Memberikan kesempatan untuk permainan judi

• d.Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,  dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri  atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau  seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang  lain; atau memberi utang, membuat pengakuan  utang, atau menghapuskan piutang.