Ulangan Harian Pengantar Pengelolaan Keu Desa - XII AKL 3

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Desa

• Kecamatan

• Kabupaten

• Provinsi

Desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, tata ruang Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun temurun. Ya, desa ini dibangun dengan Konsep Tri Mandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi tiga wilayah yakni Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala.Salah satu wujud kebersihannya bisa dilihat di sepanjang jalan yang terdapat parit saluran air di kanan kiri selebar 50 cm dengan sanitasi yang sangat lancar

• Desa Baduy

• Desa Panglipuran

• Desa Cireundeu

• Desa Terunyan

Syarat pembentukan desa, kecuali

• Memiliki jumlah penduduk dengan jumlah tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku (Contoh: Untuk di Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga

• Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

• Usia pembentukan setidaknya 5 tahun sejak dibentuk

• Memiliki wilayah kerja yang tidak memiliki akses transportasi antarwilayah

Uang yang tersedia bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

• Keuangan Desa

• Laporan Keuangan Desa

• Dana Desa

• Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan pengelolaan keuangan desa, kecuali

• Penatausahaan meliputi kegiatan menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, 

  menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

• Laporan pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama tidak disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat.

• Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa

• Pertanggungjawaban merupakan kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan yang menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan desa itu

• Permendagri Nomor 1 tahun 2019

• Permendagri Nomor 1 Tahun 2016

• Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

• Permendagri Nomor 1 tahun 2019

Dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

• Pendapatan Desa

• Belanja Desa

• APB Desa

• Pembiayaan Desa

Hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong merupakan

• Pendapatan transfer

• Pendapatan lain

• Pendapatan asli desa

• Pendapatan asli desa lain

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

• Pendapatan Transfer

• Belanja desa

• Belanja modal

• Belanja tak terduga

Salah satu penyebab terjadinya SiLPA terjadi sebagai akibat dari

• Adanya pelampauan/kelebihan penerimaan pendapatan terhadap belanja,

• Kegiatan pembangunan fisik hanya boleh dilaksanakan pada aset Desa (bangunan dan/atau tanah).

• Kegiatan pembelian benda bergerak atau tidak bergerak yang bernilai manfaat lebih dari 12 bulan. Misalnya: Sepeda motor operasional desa, maka barang tersebut harus dicatatkan sebagai aset dan milik desa.

• Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat