Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Suara (PPS) meliputi berikut ini, Kecuali ...

• Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara

• Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara
  
  

• Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara
  
  

• memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih

Dalam melaksanakan tugas PPS dihadapkan oleh parpol yang meminta untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 maka PPS harus menolak karena bertentangan dengan ...

• Nilai-Nilai Luhur

• Kode Etik Penyelenggara

• Kepribadian

• Prinsip

Mekanisme pengambilan keputusan PPS dilakukan dalam …

• Rapat Kerja

• Rapat Anggota

• Rapat Pleno

• Rapat Terbatas

DKKP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah ...

• Teguran Tertulis

• Peringatan Keras

• Pemberhentian Sementara

• Pemberhentian Tetap

Tindak lanjut PPS terkait dengan temuan dan laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan diantaranya adalah ...

• Melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan adanya bukti yang cukup tentang pelanggaran pelaksanaan kampanye Pemilu

• Melarang pelaksanaan kampanye Pemilu
  
  

• Melarang peserta Pemilu yang bersangkutan untuk mengikuti kampanye Pemilu berikutnya

• Menghentikan pelaksanaan kampanye peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu

Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah ...

• PKPU Nomor 1 Tahun 2024

• PKPU Nomor 2 Tahun 2024

• PKPU Nomor 3 Tahun 2024

• PKPU Nomor 4 Tahun 2024

Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU, Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan pada ...

• 22 September 2024

• 27 September 2024

• 22 November 2024

• 27 November 2024

Jumlah PPK, PPS, dan KPPS masing -masing adalah …

• 5 orang, 3 orang, 7 orang

• 5 orang, 7 orang, 3 orang

• 3 orang, 5 orang, 7 orang

• 7 orang, 5 orang, 9 orang

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban anggota PPS bertanggung jawab kepada …

• KPU Kabupaten/Kota

• Ketua KPU Kabupaten/Kota

• Ketua PPS

• Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota melakukan pengawasan internal terhadap anggota PPK, PPS dan KPPS, pengawasan internal tersebut dilakukan terhadap dugaan ...

• Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas

• Kode Etik, Kode Perilaku, sikap dan/atau integritas

• Kode Sikap, Tugas, Wewenang dan/atau Tata Kerja

• Tata Kerja, Standar Operasional dan/atau Administrasi