Masa Penjajahan Kolonial Belanda

Di bawah pemerintahan Johannes Van den Bosch, pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Ciri utama pelaksanaan sistem tanam paksa adalah …..

• kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi

• 1. kewajiban pihak swasta menyewa tanah milik rakyat selama 75 tahun

• pemanfaatan seperlima lahan pertanian milik pribumi untuk ditanami tanaman komoditas ekspor yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial

• 1. penerapan pajak terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan pemerintah

• tindakan pemerintah yang memaksa penduduk menyewakan tanah kepada pihak swasta

Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eskploitasi agraris. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan akibat yang sangat menyengsarakan di tanah jajahan antara lain...

• Hutang-hutang Belanda terlunasi.
• Keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda
• Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja
• Amsterdam berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.
• Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen

Sistem Tanam Paksa yang dijalankan masa pemerintahan Gubernur Jendral Van den Bosch akhirnya berakhir pada tahun 1870, kondisi ini disebabkan karena keadaan yang terjadi di Indonesia dan dinegara Belanda, temukan dua faktor yang menyebabkan hal tersebut

• Kebijakan baru dari Republik Bataaf yang berkuasa di Hindia Belanda

• penderitaan dan kematian rakyat Indonesia yang signifikan masa pelaksanaan sistem tanam paksa

• Golongan patriot Belanda menginginkan kebebasan dan kemerdekaan di tanah jajahan

• Kemenangan golongan Liberal di Parlemen Negeri Belanda

• Kondisi kas Belanda di Indonesia yang telah terisi penuh

1. Perhatikan uraian berikut!

Politik Pintu Terbuka/ Politik Liberal

Politik liberal resmi berlaku di Indonesia sejak peresmian Undang-undang Agraria pada 1870. Undang-undang Agraria 1870 memberikan kebebasan kepada individu dan pihak swasta untuk mengelola tanah pemerintah. Akan tetapi undang-undang ini tidak mengizinkan penduduk non pribumi memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak, kecuali tanah untuk pabrik. Penyewa tanah hanya berhak memiliki tanah dengan masa kepemilikan selama sekitar tujuh puluh lima tahun. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi hak pemilik tanah agar mereka tidak kehilangan hak atas tanahnya. Berdasarkan Undang-undang Agraria 1870 penduduk pribumi dapat menyewakan tanahnya kepada para pengusaha swasta. Akan tetapi, pengusaha swasta tidak dapat menyewa tanah milik pribumi yang digunakan untuk menanam padi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun perkebunan pada masa liberal mengalami perkembangan pesat, pemerintah masih memanfaatkan birokrasi tradisional pemerintah dan pihak swasta tetap menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat kecil. Sementara itu para penanam modal asing memanfaatkan peran Kepala Desa untuk mendapatkan tanah sewaan dan pekerja pribumi. Dalam perkembangannya, pihak swasta tidak hanya menyewa lahan kosong milik pribumi, tetapi juga lahan persawahan. Pelanggaran ini terjadi tidak hanya karena keserakahan pihak swasta, tetapi juga keinginan dari penduduk pribumi untuk menyewakan tanahnya agar mereka dapat bekerja di perkebunan sebagai buruh. 

Dari uraian di atas, pelanggaran yang dilakukan pihak swasta pada masa politik pintu terbuka adalah ….

• 1. menyewa lahan persawahan milik petani 

• menjadikan pemilik lahan sebagai Kepala Desa

• menyewa lebih dari waktu yang ditentukan

• memberi uang sewa tidak sesuai ketentuan

• membuka usaha tanpa seizin penguasa lokal

politik etis merupakan sikap balas budi pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia. Adapun sasaran dari politik etis ini meliputi......

• Irigasi, inovasi, edukasi

• emigrasi, inovasi, edukasi

• transportasi, emigrasi, edukasi

• Irigasi, emigrasi, edukasi

• irigasi, emigrasi, transportasi