RORENA-SUPERVISI-ANGGARA W.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 mengatur tentang apa?

• Pengelolaan Sumber Daya Alam
• Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
• Kebijakan Fiskal dan Moneter Nasional
• Pengelolaan Utang Luar Negeri

Apa yang dimaksud dengan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?

• Rencana belanja pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
• Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
• Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
• Laporan keuangan tahunan yang disusun oleh kementerian negara/lembaga.

Apa yang dimaksud dengan *Belanja Pegawai* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?

• Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai.
• Kompensasi berupa uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
• Biaya operasional untuk pemeliharaan kantor pemerintah.
• Pengeluaran untuk membayar hutang negara.

Apa yang dimaksud dengan *Belanja Barang dan Jasa* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?

• Pengeluaran untuk membeli barang yang habis pakai dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang atau layanan.
• Pembelian aset tetap yang digunakan untuk periode lebih dari satu tahun.
• Dana untuk pembayaran gaji pegawai negeri.
• Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung pemerintah.

Apa yang dimaksud dengan *Belanja Modal* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?

• Pengeluaran untuk barang yang habis pakai dalam satu periode akuntansi.
• Pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.
• Pengeluaran untuk keperluan administrasi dan pemeliharaan kantor.
• Pembayaran untuk jasa pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah.

Hibah Pemerintah adalah:

• Setiap penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang berasal dari pajak
• Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, rupiah, barang, atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali
• Setiap penerimaan negara dalam bentuk obligasi yang diterima dari luar negeri
• Setiap pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan internasional

Siapa yang menyusun administrasi pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran kemudian mengirimkan kepada Kaur/Kasi Keuangan Satker pelaksana kegiatan ?

• Irwasda
• Birorena
• satker pelaksana kegiatan
• Bidkeu

Siapa yang memberikan perintah pembayaran kepada Kabidkeu Polda dalam bentuk Nota Dinas setelah mendapat persetujuan dari Kapolda terhadap pengajuan kebutuhan anggaran yang diajukan?

• Karorena
• Karo SDM
• Irwasda
• Wakapolda

apa saja situasi yang memerlukan penggunaan Anggaran Direktif Kapolda?

• Pelatihan khusus untuk anggota Polri
• Pembelian alat komunikasi untuk Polri
• Pengamanan VVIP dan terorisme
• Pembangunan infrastruktur Polri

Apa yang dimaksud dengan Anggaran Dukungan Operasional Kepolisian Daerah (Dukops Polda)?

• Anggaran dukungan operasional Polri di tingkat kewilayahan yang belum terdukung dalam DIPA Satker Polda
• Anggaran untuk mendukung operasi intelijen di Mabes Polri
• Anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional Polri
• Anggaran untuk mendukung pelatihan anggota Polri di luar negeri