Demokrasi Terpimpin

Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah:

• membentuk dewan nasional

• membubarkan dewan konstituante

• meminta dukungan angkatan darat

• membentuk kabinet gotong royong

• membentuk MPRS

Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap UUD 45, salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah:

• pebredelan surat kabar yang menolak ideology Manipol-USDEK

• penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan Negara

• pembubaran DPR hasil Pemilu 1955

• pembatasan kegiatan partai politik

• pembentukan Front Nasional

Perhatikan informasi berikut ini :

Dalam menghadapi konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian, Presiden Sukarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat ( Trikora )

1. 1. memperkuat ketahan revolusi Indonesia di Irian

2. 2. gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda

3. 3. meminta dukungan Uni Soviet untuk membebaskan Irian

4. 4. perjuangan total untuk pembebasan Irian

5. 5. bersiap untuk mobilisasi umum di Irian

6. 6. kibarkan sang merah putih di Irian

7. Berikut ini yang termasuk isi Trikora ditunjukan oleh nomor …

• 1, 2, 3

• 1, 3, 5

• 1, 4, 5

• 2, 4, 6

• 2, 5, 6

Pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Pembubaran tersebut dilakukan karena:

• DPR menolak ajaran Resopim yang dicetuskan Presiden Soekarno

• anggota DPR tidak berasal dari partai politik pedukung

• anggota DPR didominasi oleh kader PKI

• DPR menolak RAPBN tahun 1960

• DPR menolak Ideologi Nasakom

Salah satu ajaran yang muncul pada masa Demokrasi terpimpin adalah Revolusi,

Sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional (Resopim). Ajaran tersebut bertujuan:

• memperkuat kedudukan Presiden Soekarno

• mempertegas arah politik luar negari Indonesia

• menempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah

• menyatukan tiga ideologis besar yaitu, komunis, nasionalis dan agama

• mengkritik Pnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

  gerakan Benteng

Pemerintah Indonesia berupaya memperjuangkan wilayah Irian barat melalui Sidang Umum PBB tahun 1954-1957. Akan tetapi, upaya terrsebut mengalami kegagalan karena:

• pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatic dengan Belanda

• dua pertiga peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat

• masalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia-Afrika

• Indonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Irian Barat

• Irian Barat telah ditetapkan sebagai bagian Kerajaan Belanda.

Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan:

• menggerakan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat

• mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat

• mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia

• mengusahakan persenjataan ke Negara-negara blok komunis

• membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat.

Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia , pemerintah Orde Lama mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi salah satunya adalah pemembentukan Dewan Perancang Nasional ( Deppernas ) Tugas Deppernas adalah … .

• mempersiapkan rancangan Undang Undang Pembangunan yang berencana

• merumuskan program program ekonomi yang mengarah pada kemandirian

• melaksanakan program program ekonomi yang telah disusun oleh Presiden

  Sukarno

• merencanakan program pembangunan jangka Panjang dan jangka pendek

• menyusun prioritas pembangunan terutama di Pulau Jawa

Pembangunan proyek proyek Mercusuar pada masa Orde Lama telah menyedot biaya banyak sehingga negara beberapa kali mengalami defisit maka salah satu langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde lama untuk mengatasi kondisi tersebut adalah ....

• mengadakan pemotongan nilai Rupiah menjadi setengahnya ( shanering )

• melakukan devaluasi nilai mata uang yaitu mata uang Rp 1000 menjadi Rp 1.

• mengeluarkan mata uang Oeang Republik Indonesia ( ORI )

• menghimpun dana masyarakat melalui program pinjaman nasional

• meningkatkan pinjaman luar negeri

Pada 1964 Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Dana Revolusi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden. Kebijakan tersebut berdampak pada:

• menurunnya nilai tukar rupiah

• menurunnya tingkat inflasi

• menurunnya pendapatan Negara

• meningkatnya cadangan devisa negara

• meningkatnya utang-utang Negara