LATIHAN APBN BAB 7-8

Berikut ini yang wewenang politiknya diberikan kepada daerah otonom adalah….

• Dekonsentrasi

• Desentralisasi

• Tugas Pembantuan

• Sentralisasi

Perhatikan jenis pajak berikut ini.

1.                           Daerah Istimewa Yogyakarta

2.                           Papua

3.                           Nanggroe Aceh Darussalam

4.                           Nusa Tenggara Timur

5.                           Papua barat

6.                           Nusa Tenggara Barat

 Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi ditunjukkan pada nomor ….

• 1), 2), 3), dan 5)

• 1), 2), 3), dan 4)

• 1), 2), 3), dan 6)

• 1), 3), 4), dan 5)

Yang bukan merupakan urusan pemerintahan absolut adalah ….

• Keamanan

• Agama

• Budaya

• Yustisi

Beberapa instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal mencakup semua poin berikut, kecuali….

• Defisit APBN maksimal 3% terhadap PDB

• Rasio utang maksimal 60% terhadap PDB

• Mandatory spending sektor Pendidikan 10% dari belanja negara

• Kesimbangan primer positif atau mendekati nol

Dalam rangka perwujudan transparansi fiskal, terdapat salah satu dokumen yang memuat informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dokumen yang dimaksud adalah….

• Buku Informasi APBN (Advertorial)

• Buku bulanan APBN Kita

• Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

• Dokumen Nota Keuangan dan APBN

Selain transparansi, Kementerian Keuangan juga melakukan peningkatan kesadaran publik mengenai proses penganggaran melalui kegiatan berikut, kecuali:….

• Regional Economist Forum

• Budget Goes to School

• DJA Menyapa pada SMA/SMK

• Olimpiade APBN

Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas...

• Otonomi

• Dekonsentrasi

• Tugas pembantuan

• Desentralisasi

Hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan...

• Pancasila

• Peraturan presiden

• Undang-undang

• Peraturan menteri keuangan

Terkait dengan hubungan keuangan daerah, regulasinya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang...

• Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

• Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

• Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Cipta Kerja

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi meliputi...

• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

• Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

• Pajak Reklame

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)