CC APBN BAB 4

CC APBN BAB 4

12th Grade

45 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

UAS DDPK AKL - TAHUN 2025

UAS DDPK AKL - TAHUN 2025

12th Grade

40 Qs

LATIHAN US APD

LATIHAN US APD

12th Grade

50 Qs

PSAJ AKUNTANSI KEUANGAN KELAS XII

PSAJ AKUNTANSI KEUANGAN KELAS XII

12th Grade - University

45 Qs

PSAJ EKONOMI XII IPA Dan IPS

PSAJ EKONOMI XII IPA Dan IPS

12th Grade

40 Qs

Ujian Akhir Tahun OTKP

Ujian Akhir Tahun OTKP

12th Grade

41 Qs

Latiha Sumatif KAKL AJP AK Dagang

Latiha Sumatif KAKL AJP AK Dagang

11th Grade - University

45 Qs

LATIHAN UKK IPS KELAS 7

LATIHAN UKK IPS KELAS 7

7th Grade - University

40 Qs

LATIHAN SOAL PERUSAHAAN DAGANG

LATIHAN SOAL PERUSAHAAN DAGANG

12th Grade

50 Qs

CC APBN BAB 4

CC APBN BAB 4

Assessment

Quiz

Financial Education

12th Grade

Medium

Created by

Wulan D

Used 10+ times

FREE Resource

45 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

undang undang yang mengatur prinsip dalam pelaksanaan anggaran belanja pasal 16 Undang Undang no 1 tahun 2004

true

false

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

isi undang undang pasal 17 s.d 19 nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yaitu:

pembayaran atas tagihan yang menjadi beban ABPN dilakukan oleh Bendahara umum Negara/Kuasa Bendahara umum negara (BUN/Kuasa BUN).

penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiyai pengeluaran

Menyusun RKA-K/L tingkat Satker

Melaksankan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Penjabat fungsional yang ditunjuk PA untuk melaksankan tugas tertentu K/L dalam hal penerimaan negara merupakan pengertian dari

Kuasa BUN

Penjabat K/L

Bendahara penerimaan

Penjabat pembuat komitmen(PPK)

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang cara pelaksanaan anggaran penerimaan dan Belanja negara

TRUE

FALSE

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

2 mins • 1 pt

Isi undang undang nomor 1 tahun  2004  tentang perbendaharaan negara,kecuali

penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah pada waktunya

penerimaan boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran pada satker tertentu

Penerimaan berupa komisi,potongan,ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh negara adalah hak negara

Penerimaan K/L tidak boleh digunakan langsung untuk mebiayai pengeluaran kecuali pada satker tertentu

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

menjalankan tugas tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.negara membutuhkan biaya yang dapat diperolah dari penerimaan pajak.merupakan fungsi

budgetteir

redistribusi

stabilitas

mengatur

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

PMN adalah

pemberian modal negara

pengalihan modal negara

pembentukan modal negara

penyertaan modal negara

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?