Mengembangkan Kebijakan dan Prosedur Kerja

BPRS dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang diawasi oleh:

• Dewan Syariah Nasional

• Kementerian Agama

• Komite Nasional dan Ekonomi Syariah

• Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan dan Prosedur Kerja yang secara umum merupakan kebutuhan BPRS untuk menjalankan usahanya, secara umum terbagi menjadi 3 kategori yaitu:

• Kebijakan dan Prosedur Kerja Jaringan, Keuangan dan Logistik

• Kebijakan dan Prosedur Kerja Kepatuhan, Manajemen Resiko dan Treasury

• Kebijakan dan Prosedur Kerja Penyaluran Dana, Penghimpunan Dana dan Operasional

• Kebijakan dan Prosedur Kerja APU PPT, Audit Intenal dan Operasional

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BPRS perlu memiliki mekanisme dan prosedur kerja, mecakup hal-hal berikut itu, kecuali:

• Langkah-langkah dan rincian aktivitas pada setiap langkah kegiatan kerja

• Mengacu pada kebijakan umum dan kebijakan teknis serta tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Perumusan langkah-langkah dibedakan berdasarkan kebutuhan dan jangka waktu permberlakuan

• Mengatur limit wewenang dari setiap aktivitas yang telah ditetapkan

Langkah-langkah dalam menjamin keberhasilan internalisasi penerapan Kebijakan dan Prosedur Kerja tercakup dalam:

• Laporan Supervisi Bulanan

• Strategi Internalisasi Penerapan

• Kebijakan dan Prosedur Kerja terpadu

• Kajian Ulang Kebijakan

Pernyataan dibawah ini yang bukan termasuk kekuasaan yang melekat pada Badan Hukum PT BRPS, yang diatur dalam anggaran dasar, adalah:

• Kekuasaan RUPS

• Permodalan dan tanggung jawab pemegang saham

• Tanggung jawab dan kewenangan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Manajemen

• Menetapkan limitasi kewenangan anggota Dewan Komisaris dalam memutus persetujuan pembiayaan

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, paling sedikit meliputi

• Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah

• Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat khusus yang bertanggung jawab pelaksanaan prinsip-prinsip syariah

• Memastikan bawah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program manajemen resiko

• Melaporkan pelaksanaan tindak lanjut temuan audit kepada Dewan Komisaris

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan perubahan modal, BPRS harus memperhatikan beberapa ketentuan. Dari kelima pernyataan dibawah ini manakah yang dianggap tidak benar:

• Perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan perubahan dan/atau terjadi PSP baru harus melaporkan kepada OJK

• Perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan perubahan dan/atau terjadi PSP baru wajib memperoleh persetujuan OJK

• Perubahan kepemilikan BPRS sebagai akibat adanya pewarisan tidak diperlakukan sebagai akuisisi

• Perubahan kepemilikan BPRS yang tidak mengakibatkan perubahan PSP dan/atau terjadinya PSP baru wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah perubahan

Dalam proses penyusunan dan pengesahan Kebijakan dan Prosedur Kerja, diwajibkan adanya fungsi approval yang bertugas:

• Menyusun rancangan dokumen SOP

• Membuat Project Management dan meminta persetujuan Direksi

• Melakukan review atas draft yang disusun PIC dan Co PIC utama

• Memberikan pengesahan, persetujuan dan menetapkan dokumen Kebijakan dan Prosedur Kerja

Kegiatan usaha dan layanan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh BPRS, kecuali:

• Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

• Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

• Melakukan kegiatan perasuransian

• Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing (as-sharf) dengan ijin khusus dari Bank Indonesia/OJL

Klasifikasi komponen yang tidak ada dalam penyusunan Kebijakan dan Prosedur kerja, adalah

• Drafter

• Checker

• Approver

• Observer