Sebuah instansi memiliki bangunan yang sudah tidak layak pakai akibat kerusakan berat. Bangunan tersebut masih tercatat dalam daftar inventaris BMN dan instansi sedang mempertimbangkan langkah penghapusan. Pertanyaan: Tindakan yang sesuai untuk penghapusan bangunan tersebut adalah … (1) Mengajukan permohonan penghapusan ke Kementerian Keuangan setelah melakukan penilaian kerusakan. (2) Menghapus bangunan dari daftar BMN tanpa perlu persetujuan lebih lanjut karena sudah tidak layak. (3) Menjual bangunan tersebut kepada pihak swasta untuk mendapatkan dana tambahan bagi instansi. (4) Membiarkan bangunan tetap tercatat dalam inventaris hingga ada instruksi dari pimpinan instansi.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan yang benar mengenai tujuan transfer ke daerah adalah … (1) Untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah (2) Untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (3) Untuk memperbesar anggaran belanja pemerintah pusat (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD)

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Pemerintah merencanakan proyek infrastruktur besar dengan menggunakan dana dari APBN dan sumber pinjaman internasional. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah harus mempertimbangkan risiko pembiayaan dari utang. Pertanyaan: Hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam merencanakan proyek ini adalah … (1) Memastikan bahwa proyek ini akan meningkatkan penerimaan negara. (2) Meminimalisir risiko gagal bayar utang melalui perencanaan keuangan yang matang. (3) Menggunakan seluruh pembiayaan dari pinjaman tanpa membebani APBN. (4) Mempertimbangkan dampak jangka panjang proyek terhadap ekonomi nasional.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Pajak daerah dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pernyataan yang benar mengenai pajak daerah dan retribusi adalah … (1) Pajak daerah dipungut oleh pemerintah pusat (2) Retribusi dikenakan atas penggunaan fasilitas yang disediakan oleh daerah (3) Pajak kendaraan bermotor adalah contoh pajak daerah (4) Retribusi diatur oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Pembiayaan utang daerah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis. Pernyataan yang benar mengenai pembiayaan utang daerah adalah … (1) Daerah dapat menerbitkan obligasi untuk mendanai proyek infrastruktur (2) Pemerintah pusat mengawasi utang daerah untuk menjaga kestabilan fiskal (3) Utang daerah harus disetujui oleh DPRD (4) Utang daerah tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Sebuah kementerian memiliki lahan BMN yang belum dimanfaatkan selama beberapa tahun. Lahan tersebut terletak di lokasi strategis dan kementerian ingin menyewakannya kepada perusahaan swasta untuk meningkatkan pendapatan negara. Pertanyaan: Langkah-langkah yang sesuai dengan aturan pengelolaan BMN dalam penyewaan lahan tersebut adalah … (1) Mengajukan persetujuan penyewaan lahan kepada Kementerian Keuangan. (2) Menyewakan lahan secara mandiri karena instansi memiliki kewenangan penuh. (3) Menyusun kontrak penyewaan dan melaporkannya setelah transaksi selesai. (4) Melakukan kajian kelayakan sebelum penyewaan dan melaporkannya kepada Kementerian Keuangan.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Sebuah instansi memiliki aset berupa lahan kosong yang terletak di daerah strategis. Instansi ingin mengoptimalkan penggunaan aset ini dengan menjadikannya lahan komersial. Namun, mereka harus tetap mengikuti aturan pengelolaan BMN. Pertanyaan: Langkah yang sesuai dengan aturan BMN untuk memanfaatkan lahan tersebut adalah … (1) Menyewakan lahan kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan. (2) Menjual lahan tanpa perlu persetujuan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan. (3) Mengajukan permohonan penghapusan aset ke Kementerian Keuangan. (4) Menggunakan lahan untuk kegiatan internal instansi tanpa perlu pelaporan tambahan.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Sebuah instansi pemerintah memiliki kendaraan dinas yang sudah rusak berat dan tidak efisien untuk digunakan. Instansi tersebut sedang mempertimbangkan opsi penghapusan kendaraan dari daftar BMN. Pertanyaan: Langkah-langkah yang sesuai untuk penghapusan kendaraan tersebut adalah … (1) Mengajukan penghapusan kendaraan kepada Kementerian Keuangan karena biaya perbaikan terlalu tinggi. (2) Menjual kendaraan tersebut kepada pihak swasta tanpa persetujuan Kementerian Keuangan. (3) Menghibahkan kendaraan kepada instansi lain yang masih bisa memanfaatkannya. (4) Membiarkan kendaraan tidak digunakan sampai ada keputusan dari pimpinan instansi.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di sektor kesehatan berhasil meningkatkan pendapatannya dari layanan kesehatan. Dana ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan fasilitas dan teknologi baru di rumah sakit tersebut. Pertanyaan: Langkah-langkah yang sesuai dalam pengelolaan pendapatan BLU adalah … (1) Menggunakan seluruh pendapatan untuk pengembangan fasilitas tanpa perlu pelaporan lebih lanjut. (2) Menyusun perencanaan anggaran yang jelas dan transparan sebelum menggunakan dana. (3) Mengajukan laporan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan terkait penggunaan dana. (4) Mengalokasikan sebagian dana untuk perbaikan fasilitas sebelum audit keuangan dilakukan.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Sebuah BLU di sektor pendidikan berencana untuk menggunakan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memperbarui fasilitas pembelajaran. Namun, dana ini berasal dari pendapatan layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Pertanyaan: Langkah yang sesuai dengan regulasi penggunaan pendapatan BLU adalah … (1) Menggunakan sebagian dana untuk kesejahteraan karyawan tanpa pelaporan karena ini adalah dana BLU. (2) Mengajukan rencana penggunaan dana kepada Kementerian Keuangan sebelum digunakan. (3) Menyusun laporan keuangan yang transparan setelah penggunaan dana untuk audit internal. (4) Menggunakan dana untuk pengembangan fasilitas tanpa perlu pelaporan lebih lanjut.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Sebuah pemerintah daerah memiliki gedung olahraga yang tidak terpakai dan sedang mempertimbangkan untuk menyewakannya kepada pihak swasta untuk kepentingan komersial. Namun, ada kekhawatiran bahwa penyewaan tersebut mungkin bertentangan dengan aturan pengelolaan barang milik daerah. Pertanyaan: Langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan gedung tersebut adalah … (1) Menyewakan gedung kepada pihak swasta tanpa perlu persetujuan karena merupakan aset daerah. (2) Mengajukan persetujuan kepada Kementerian Keuangan atau pihak berwenang sesuai aturan. (3) Membiarkan gedung tetap tidak digunakan sampai ada arahan lebih lanjut. (4) Menyusun rencana pemanfaatan gedung untuk kegiatan yang sesuai dengan kepentingan publik.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Sebuah instansi pemerintah memiliki kendaraan dinas yang sering rusak dan biaya perawatannya cukup tinggi. Kendaraan ini masih tercatat sebagai BMN, namun instansi mempertimbangkan untuk mengganti kendaraan tersebut dengan yang baru. Pertanyaan: Langkah-langkah yang sesuai terkait pengelolaan kendaraan dinas tersebut adalah … (1) Mengajukan penghapusan kendaraan kepada Kementerian Keuangan karena biaya perawatan sudah terlalu besar. (2) Menjual kendaraan dinas tersebut tanpa persetujuan karena dianggap sudah tidak layak. (3) Menyewakan kendaraan tersebut kepada pihak swasta untuk mengurangi biaya perawatan. (4) Mengajukan permohonan anggaran untuk pengadaan kendaraan baru.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Sebuah BLU di sektor pendidikan berhasil mendapatkan pendapatan dari layanan yang diberikan. Pendapatan tersebut rencananya akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan staf. Namun, audit internal menekankan pentingnya penggunaan yang sesuai dengan regulasi. Pertanyaan: Langkah-langkah yang sesuai untuk penggunaan pendapatan BLU adalah … (1) Menggunakan seluruh pendapatan untuk meningkatkan fasilitas tanpa persetujuan lebih lanjut. (2) Menyusun perencanaan anggaran yang jelas dan melaporkannya kepada Kementerian Keuangan. (3) Menggunakan sebagian pendapatan untuk kesejahteraan staf tanpa melaporkannya karena berasal dari pendapatan BLU. (4) Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Pengelolaan Keuangan BLU yang Kurang Transparan Sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan menghadapi masalah keuangan karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dari layanan pendidikan digunakan tanpa perencanaan yang jelas, sehingga terjadi ketidakcocokan dalam laporan keuangan tahunan. Audit internal menunjukkan bahwa dana operasional digunakan tidak sesuai dengan aturan. Pertanyaan: Apa yang harus dilakukan oleh BLU tersebut untuk memperbaiki situasi ini?

Membuat perencanaan anggaran yang lebih transparan dan melaporkan seluruh penggunaan dana ke Kementerian Keuangan sesuai aturan yang berlaku.

Menggunakan pendapatan tanpa perencanaan khusus karena pendapatan tersebut tidak berasal dari APBN.

Meminta audit independen untuk meninjau kembali penggunaan dana, tetapi tetap menggunakan dana sesuai kebutuhan operasional tanpa perlu laporan lebih lanjut.

Menggunakan dana pendapatan untuk kebutuhan prioritas dan melaporkannya hanya jika ada permintaan dari Kementerian Keuangan.

Sebuah kementerian memiliki lahan kosong yang sudah tidak terpakai selama beberapa tahun. Lahan tersebut berlokasi di pusat kota dan dianggap memiliki nilai komersial yang tinggi. Kementerian mempertimbangkan beberapa opsi untuk memanfaatkan lahan tersebut, namun harus tetap mengikuti aturan pengelolaan BMN. Pertanyaan: Dalam pengelolaan lahan tersebut, tindakan yang sesuai dengan aturan BMN adalah … (1) Menyewakan lahan kepada pihak swasta setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. (2) Menjual lahan tanpa perlu persetujuan lebih lanjut karena merupakan aset yang tidak terpakai. (3) Mengajukan permohonan penghapusan aset jika dianggap tidak produktif lagi. (4) Membiarkan lahan tersebut tidak digunakan hingga ada arahan dari pimpinan kementerian.

Jika (1), (2), dan (3) yang benar

Sebuah instansi pemerintah memiliki beberapa aset berupa kendaraan dinas di daerah terpencil. Kendaraan-kendaraan ini sudah tidak digunakan dan memerlukan biaya perawatan yang besar. Instansi ini sedang mencari cara untuk mengurangi biaya pengelolaan aset tanpa melanggar aturan. Pertanyaan: Apa langkah terbaik yang bisa diambil instansi tersebut?

Menghapus kendaraan tersebut dari daftar BMN setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Mengajukan permohonan penghapusan atau penjualan kepada Kementerian Keuangan sesuai aturan.

Menjual kendaraan secara mandiri dan menggunakan hasil penjualan untuk kebutuhan operasional instansi.

Menyewakan kendaraan kepada pihak swasta yang membutuhkannya untuk mengurangi biaya perawatan.

Sebuah instansi menggunakan kendaraan dinas yang sudah usang dan sering mengalami kerusakan. Biaya perawatan semakin meningkat, dan instansi tersebut sedang mempertimbangkan opsi untuk mengganti kendaraan tersebut. Pertanyaan: Apa langkah yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh instansi tersebut?

Menghapus kendaraan dari daftar BMN setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan.

Mengajukan anggaran untuk pengadaan kendaraan baru sambil menunggu persetujuan penghapusan kendaraan lama.

Menjual kendaraan secara mandiri dan menggunakan hasil penjualan untuk membeli kendaraan baru.

Menghibahkan kendaraan kepada instansi lain yang masih bisa memanfaatkannya tanpa perlu persetujuan lebih lanjut.

Instansi pemerintah memiliki lahan kosong yang tidak terpakai selama beberapa tahun. Lahan tersebut berada di lokasi yang strategis dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial. Instansi ini mempertimbangkan untuk menyewakan lahan tersebut kepada perusahaan swasta. Pertanyaan: Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh instansi tersebut untuk memanfaatkan lahan secara optimal sesuai dengan aturan BMN? (Pilih lebih dari satu jawaban)

Mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementerian Keuangan untuk menyewakan lahan.

Melakukan kajian kelayakan dan menyusun perencanaan pemanfaatan aset yang tepat.

Menjual lahan kepada pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan finansial langsung.

Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan lahan tanpa melibatkan Kementerian Keuangan.

Sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di bidang kesehatan telah memperoleh pendapatan dari layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Namun, pendapatan tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Ada rencana untuk menggunakannya untuk investasi fasilitas baru. Pertanyaan: Apa yang harus dilakukan oleh BLU tersebut dalam mengelola pendapatan ini?

Menggunakan pendapatan untuk investasi fasilitas baru setelah membuat perencanaan anggaran yang sesuai.

Mengajukan laporan penggunaan pendapatan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Menyimpan dana tersebut hingga mendapatkan arahan dari Kementerian Keuangan terkait penggunaannya.

Menggunakan dana tanpa perencanaan karena merupakan pendapatan mandiri BLU.

Sebuah kementerian memiliki gedung yang sudah tidak digunakan selama beberapa tahun terakhir. Kementerian ini sedang mempertimbangkan apakah gedung tersebut akan dijual melalui lelang atau disewakan kepada perusahaan swasta untuk kegiatan komersial. Pertanyaan: Apa yang harus dilakukan oleh kementerian tersebut sesuai dengan aturan pengelolaan BMN?

Menyewakan gedung tersebut setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan.

Menghibahkan gedung kepada pihak swasta yang membutuhkan untuk optimalisasi aset.

Membiarkan gedung tidak terpakai hingga ada keputusan lain dari pimpinan kementerian.

Sebuah BLU di sektor pendidikan berencana untuk menggunakan sebagian besar dari pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan karyawan. Namun, ada perdebatan internal tentang bagaimana pendapatan tersebut sebaiknya digunakan. Pertanyaan: Apa yang harus dilakukan oleh BLU untuk memastikan penggunaan dana yang tepat?

Membuat rencana anggaran yang jelas dan melaporkannya kepada Kementerian Keuangan.

Memastikan transparansi dalam penggunaan dana dan melaporkannya sesuai aturan BLU.

Menggunakan seluruh pendapatan untuk fasilitas tanpa perlu melaporkannya karena berasal dari layanan BLU.

Menggunakan dana untuk kesejahteraan karyawan tanpa perlu melaporkannya karena pendapatan tidak berasal dari APBN.

Kerjasama Pemanfaatan BMN Sebuah instansi ingin bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memanfaatkan aset BMN berupa lahan yang strategis. Perusahaan swasta berencana membangun fasilitas komersial di lahan tersebut, dan instansi berharap kerja sama ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Pertanyaan: Apa saja yang harus dilakukan oleh instansi tersebut sebelum melanjutkan kerja sama?

Mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan terkait kerja sama pemanfaatan aset BMN.

Melakukan kajian kelayakan ekonomi untuk memastikan keuntungan bagi negara.

Memastikan kerja sama tidak melanggar regulasi pengelolaan BMN yang berlaku.

Menandatangani kontrak kerja sama tanpa perlu persetujuan lebih lanjut karena aset sudah tidak terpakai.

Pada saat reviu angka dasar (baseline) , kementerian keuangan menemukan bahwa beberapa proyek pemerintah dari tahun sebelumnya tidak terealisasi karena berbagai kendala teknis dan administratif. Akibatnya, terjadi surplus anggaran yang belum digunakan. Pertanyaan: Langkah apa yang dapat dilakukan oleh kementerian untuk memanfaatkan anggaran yang belum digunakan tersebut?

Mengalokasikan anggaran yang belum digunakan untuk proyek-proyek baru yang lebih mendesak.

Memperpanjang waktu pelaksanaan proyek yang tertunda agar anggaran tetap bisa digunakan.

Mengembalikan seluruh surplus anggaran ke kas negara dan menyusun ulang anggaran untuk tahun berikutnya.

Mengajukan anggaran tambahan untuk proyek-proyek lain dengan justifikasi bahwa anggaran sebelumnya tidak mencukupi.

Sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak di bidang kesehatan memiliki klinik yang melayani masyarakat umum dan telah menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Namun, audit internal menemukan bahwa pendapatan ini belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau fasilitas klinik, dan ada kekhawatiran mengenai efisiensi pengelolaan dana. Pertanyaan: Langkah apa yang harus diambil BLU tersebut untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien?

Membuat perencanaan anggaran yang lebih jelas dan transparan untuk penggunaan pendapatan.

Menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan sesuai aturan.

Menggunakan pendapatan untuk peningkatan fasilitas tanpa perlu persetujuan lebih lanjut karena ini adalah dana BLU.

Menunda penggunaan dana hingga audit berikutnya untuk memastikan dana digunakan dengan benar.

Sebuah instansi pemerintahan menggunakan kendaraan dinas yang sudah tidak efisien lagi karena sering rusak dan biaya perawatannya tinggi. Namun, kendaraan tersebut masih tercatat sebagai BMN dan instansi belum mendapatkan keputusan dari Kementerian Keuangan mengenai penghapusannya. Pertanyaan: Apa langkah yang dapat dilakukan oleh instansi tersebut sesuai aturan BMN?

Mengajukan penghapusan kendaraan kepada Kementerian Keuangan untuk mengurangi biaya perawatan.

Terus menggunakan kendaraan tersebut sampai ada keputusan dari Kementerian Keuangan.

Menjual kendaraan tanpa persetujuan lebih lanjut dan menggunakan dana untuk membeli kendaraan baru.

Menghibahkan kendaraan kepada pihak ketiga yang membutuhkan tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut.

Sebuah instansi pemerintah memiliki lahan kosong yang termasuk dalam daftar Barang Milik Negara (BMN). Lahan ini terletak di lokasi strategis dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi instansi. Beberapa opsi pemanfaatan lahan ini sedang dipertimbangkan, antara lain: menyewakannya kepada perusahaan swasta untuk keperluan komersial, bekerja sama dengan BUMN untuk pembangunan fasilitas umum, atau menjualnya melalui lelang. Namun, sebelum melakukan langkah apa pun, instansi tersebut harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku tentang BMN. Pertanyaan: Manakah langkah-langkah yang paling tepat dan sesuai dengan regulasi pengelolaan BMN dalam kasus ini?

Menyewakan lahan kepada pihak swasta untuk kepentingan komersial setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan untuk menjual lahan tersebut melalui lelang dan menyetorkan hasilnya ke kas negara.

Bekerja sama dengan BUMN untuk mengoptimalkan lahan, setelah melalui mekanisme perizinan dan persetujuan Kementerian Keuangan.

Menghibahkan lahan kepada BUMN tanpa persetujuan karena dianggap sebagai kolaborasi antar badan pemerintah.

Sebuah instansi pemerintah memiliki gedung yang masih layak digunakan tetapi belum dioptimalkan. Gedung ini terletak di pusat kota dan dianggap potensial untuk disewakan kepada pihak swasta. Beberapa pejabat instansi ingin menyewakan gedung tersebut untuk meningkatkan pendapatan instansi. Namun, beberapa staf lainnya berpendapat bahwa penyewaan kepada pihak swasta bisa menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar regulasi tentang penggunaan Barang Milik Negara (BMN). Instansi tersebut sedang mempertimbangkan keputusan terbaik yang sesuai dengan aturan dan prinsip optimalisasi aset negara. Pertanyaan: Apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh instansi tersebut untuk mengoptimalkan penggunaan gedung tersebut?

Melakukan kajian kelayakan terlebih dahulu dan mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk menyewakan gedung tersebut sesuai dengan peraturan BMN.

Menyewakan gedung kepada pihak swasta tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan, karena ini akan meningkatkan pendapatan instansi.

Menyerahkan pengelolaan gedung kepada lembaga swasta yang berminat dengan kesepakatan pengelolaan bersama tanpa perlu melibatkan Kementerian Keuangan.

Mengajukan penghapusan gedung dari daftar BMN agar dapat digunakan sepenuhnya oleh instansi atau disewakan sesuai keinginan.

Penggunaan Kendaraan Dinas yang Tidak Efisien Sebuah instansi pemerintahan menggunakan kendaraan dinas yang berusia lebih dari 10 tahun, dengan biaya perawatan yang sangat tinggi. Kendaraan ini sudah tidak efisien lagi digunakan untuk kegiatan operasional, namun masih tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Instansi telah melaporkan kondisi kendaraan ini, tetapi masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan. Di sisi lain, instansi membutuhkan kendaraan baru untuk operasional yang lebih efisien. Pertanyaan: Apa langkah yang paling tepat yang harus dilakukan oleh instansi tersebut?

Menunggu persetujuan Kementerian Keuangan untuk menghapus kendaraan dari daftar BMN dan mengajukan anggaran untuk pengadaan kendaraan baru.

Terus menggunakan kendaraan tersebut sampai ada keputusan dari Kementerian Keuangan.

Menjual kendaraan secara mandiri dan menggunakan hasil penjualan untuk membeli kendaraan baru.

Menghibahkan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut karena biaya perawatannya terlalu tinggi.

Sebuah kementerian memiliki sejumlah kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan karena kondisi fisiknya yang sudah rusak berat. Kendaraan-kendaraan ini masih tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Negara (BMN). Kementerian tersebut telah melaporkan kondisi barang kepada Kementerian Keuangan, namun sampai saat ini belum ada tindakan lebih lanjut. Di sisi lain, beberapa instansi lain di dalam kementerian yang sama membutuhkan kendaraan untuk operasionalnya. Pertanyaan: Apa langkah yang paling tepat yang bisa diambil oleh kementerian dalam kasus ini?

Menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk menghapus barang-barang tersebut dari daftar inventaris dan melakukan lelang.

Menghapus kendaraan dari daftar inventaris dan menjualnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Kementerian Keuangan.

Menghibahkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada instansi lain dalam kementerian tanpa persetujuan lebih lanjut karena masih dibutuhkan.

Menyewakan kendaraan kepada instansi lain yang membutuhkan agar tidak menimbulkan kerugian keuangan

Sebuah instansi pemerintah memiliki gedung yang sudah tidak digunakan selama beberapa tahun terakhir. Gedung ini masih tercatat dalam daftar BMN. Instansi tersebut telah menerima saran dari Kementerian Keuangan untuk menyewakan gedung tersebut kepada pihak ketiga untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset. Namun, beberapa pejabat di instansi khawatir bahwa penyewaan gedung ini akan mengurangi nilai aset secara keseluruhan. Apa keputusan terbaik yang dapat diambil instansi tersebut?

Menyewakan gedung kepada pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan, karena ini sesuai dengan prinsip efisiensi dan optimalisasi BMN.

Menjaga gedung tersebut dalam kondisi tidak digunakan untuk menghindari risiko penurunan nilai aset.

Mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan untuk menjual gedung tersebut dan memasukkan hasil penjualan ke kas negara.

Menyerahkan gedung kepada lembaga swasta melalui mekanisme hibah karena instansi tersebut sudah tidak memerlukannya.

Apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah jika BMN yang mereka miliki sudah tidak digunakan dan rusak berat?

Instansi harus melaporkan kondisi BMN tersebut ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan penghapusan atau lelang

BMN tersebut harus segera dihancurkan oleh instansi terkait tanpa laporan.

BMN yang rusak berat harus tetap dipertahankan untuk menjaga aset instansi.

BMN yang rusak dapat langsung dijual atau diberikan kepada pihak ketiga oleh instansi terkait.

Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai penggunaan dan pelaporan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)?

BLU diberikan fleksibilitas dalam penggunaan pendapatan, namun tetap harus menyusun laporan keuangan yang diaudit dan dipantau oleh Kementerian Keuangan.

BLU dapat menggunakan seluruh pendapatannya untuk kepentingan operasional tanpa harus melaporkannya.

BLU harus melaporkan setiap pendapatannya kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

BLU tidak terikat pada audit karena pendapatannya berasal dari sumber non-APBN.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak optimal dapat menimbulkan kerugian negara dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan BMN yang maksimal melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatan, atau penjualan aset yang tidak produktif. SEBAB Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sepenuhnya berada pada Kementerian Keuangan, dan setiap keputusan terkait pemanfaatan aset harus melalui persetujuan Menteri Keuangan.

(C) Jika pernyataan benar, alasan salah

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), prinsip efisiensi harus diterapkan untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan nilai manfaat dari BMN. Efisiensi ini bisa dicapai melalui optimalisasi penggunaan aset yang dimiliki oleh pemerintah. SEBAB Semua aset BMN yang tidak produktif harus segera dijual atau dilelang untuk mencegah kerugian negara.

(C) Jika pernyataan benar, alasan salah

Badan Layanan Umum (BLU) diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa harus mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara secara umum. Fleksibilitas ini memungkinkan BLU untuk mengatur tarif layanan sesuai kebutuhan pasar dan operasionalnya. SEBAB Tarif layanan yang ditetapkan oleh BLU selalu mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur batas minimum dan maksimum tarif yang dapat dikenakan kepada masyarakat.

(C) Jika pernyataan benar, alasan salah

Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Dengan fleksibilitas ini, BLU dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan langsung untuk operasional tanpa harus disetor ke kas negara. SEBAB BLU dapat menentukan tarif layanannya sendiri tanpa perlu mengikuti pedoman atau persetujuan dari pihak mana pun, karena memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan keuangan.

(C) Jika pernyataan benar, alasan salah

Jenis-jenis Barang Milik Negara (BMN) yang tidak digunakan untuk operasional pemerintah dapat dimanfaatkan melalui skema penyewaan, kerja sama pemanfaatan, atau bahkan dijual jika dianggap tidak produktif dan memerlukan biaya pemeliharaan tinggi. SEBAB Setiap bentuk pemanfaatan BMN harus memberikan keuntungan finansial yang signifikan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk pemasukan kas langsung.

(C) Jika pernyataan benar, alasan salah

Jenis Barang Milik Negara (BMN) meliputi barang tetap, barang bergerak, dan barang tidak berwujud. Dalam pengelolaan BMN, pemilihan jenis barang berpengaruh terhadap strategi pemanfaatan yang diterapkan, seperti sewa atau kerja sama pemanfaatan. SEBAB Barang tidak berwujud seperti hak paten dan hak cipta dikelola dengan cara yang sama seperti barang bergerak dan barang tetap, mengikuti prosedur yang sama dalam perizinan pemanfaatannya.

(C) Jika pernyataan benar, alasan salah

APBN Try Eighteen

Authored by Gds Kacamata

Education

12th Grade

Used 2+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

45 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan. Pengelolaan BMN yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
SEBAB
Barang Milik Negara dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai kinerja pelayanan yang optimal.

(A) Jika pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat

(B) Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat

(D) Jika pernyataan salah, alasan benar

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Badan Layanan Umum (BLU) dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk biaya operasional tanpa harus melalui mekanisme APBN.
SEBAB
Pendapatan BLU diatur terpisah dalam anggaran negara sehingga BLU tidak terikat pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

(A) Jika pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat

(B) Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat

(D) Jika pernyataan salah, alasan benar

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Badan Layanan Umum (BLU) diwajibkan menghasilkan keuntungan setiap tahun untuk mempertahankan operasionalnya.
SEBAB
BLU beroperasi berdasarkan konsep nirlaba, yang mengutamakan pelayanan publik tanpa mencari keuntungan.

(A) Jika pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat

(B) Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat

(D) Jika pernyataan salah, alasan benar

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Setiap barang yang dibeli oleh instansi pemerintah secara otomatis menjadi Barang Milik Negara (BMN), meskipun barang tersebut dibeli melalui anggaran pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
SEBAB
Barang yang dibeli oleh BLU tetap dikategorikan sebagai aset BLU dan dikelola terpisah dari BMN milik instansi pemerintah.

(A) Jika pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat

(B) Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat

(D) Jika pernyataan salah, alasan benar

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Manakah yang paling tepat menggambarkan proses penghapusan BMN?

Penghapusan BMN dilakukan secara otomatis ketika barang tidak digunakan.

Penghapusan BMN hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan dan melalui proses lelang atau pemusnahan sesuai aturan.

BMN yang rusak dapat langsung dijual oleh instansi tanpa persetujuan lebih lanjut.

BMN yang sudah tidak berfungsi dapat diberikan kepada pihak swasta sebagai hibah tanpa syarat.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apa yang membedakan Badan Layanan Umum (BLU) dari unit organisasi pemerintah lainnya dalam hal pengelolaan keuangan?
.

BLU tidak terikat oleh aturan pengelolaan keuangan negara karena bersifat otonom.

BLU dapat menggunakan seluruh pendapatan operasional tanpa melalui mekanisme APBN.

BLU harus mengembalikan seluruh pendapatan yang diperoleh ke kas negara.

BLU diberikan fleksibilitas dalam penggunaan pendapatannya untuk meningkatkan layanan publik, namun tetap diaudit dan dipantau oleh Kementerian Keuangan.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di bidang kesehatan berhasil meningkatkan pendapatan dari layanan medis yang diberikan kepada masyarakat. BLU tersebut berencana menggunakan sebagian dari pendapatannya untuk memperbaiki fasilitas rumah sakit dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Di sisi lain, audit internal menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam pelaporan penggunaan pendapatan tersebut di tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan telah mengirimkan surat teguran untuk perbaikan tata kelola.
Pertanyaan:
Berdasarkan studi kasus di atas, langkah mana yang paling sesuai dilakukan oleh BLU tersebut?

BLU dapat langsung menggunakan pendapatan untuk perbaikan fasilitas dan kesejahteraan karyawan tanpa perlu melaporkannya, karena pendapatan tersebut diperoleh dari layanan publik.

BLU harus memperbaiki laporan keuangan mereka, menyusun rencana anggaran yang lebih transparan, dan melaporkannya ke Kementerian Keuangan sesuai aturan yang berlaku.

BLU dapat mengabaikan surat teguran karena pendapatan yang mereka peroleh tidak berasal dari APBN.

BLU hanya perlu melaporkan penggunaan dana untuk kesejahteraan karyawan, sementara perbaikan fasilitas bisa dilakukan tanpa laporan lebih lanjut.

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

40 questions

SOAL US TEORI KEJURUAN XII TKRO 2021

Quiz

•

12th Grade

40 questions

PAT XII TKR 4

Quiz

•

12th Grade

40 questions

LATIHAN SOAL SPREADSHEET

Quiz

•

12th Grade

40 questions

USBN MAPEL PAI KELAS 6

Quiz

•

7th - 12th Grade

45 questions

P. Formatif - Hak dan Kewajiban

Quiz

•

12th Grade

40 questions

PAS. KEPARIWISATAAN X

Quiz

•

9th - 12th Grade

40 questions

ulang kaji

Quiz

•

12th Grade

50 questions

Quiz Buku Bergambar dan Bagian-Bagian Buku

Quiz

•

9th Grade - University

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

15 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

4th Grade

20 questions

Figurative Language Review

Quiz

•

6th Grade

Discover more resources for Education

20 questions

-AR -ER -IR present tense

Quiz

•

10th - 12th Grade

12 questions

Add and Subtract Polynomials

Quiz

•

9th - 12th Grade

13 questions

Model Exponential Growth and Decay Scenarios

Quiz

•

9th - 12th Grade

27 questions

7.2.3 Quadrilateral Properties

Quiz

•

9th - 12th Grade

7 questions

Amoeba Sisters Dihybrid Cross Punnett Square

Interactive video

•

9th - 12th Grade

10 questions

The Holocaust: Historical Overview

Interactive video

•

9th - 12th Grade

10 questions

Key Features of Quadratic Functions

Interactive video

•

8th - 12th Grade

11 questions

Exponent Quotient Rules A1 U7

Quiz

•

9th - 12th Grade

APBN Try Eighteen

Badan Layanan Umum (BLU) dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk biaya operasional tanpa harus melalui mekanisme APBN. SEBABPendapatan BLU diatur terpisah dalam anggaran negara sehingga BLU tidak terikat pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Badan Layanan Umum (BLU) diwajibkan menghasilkan keuntungan setiap tahun untuk mempertahankan operasionalnya. SEBABBLU beroperasi berdasarkan konsep nirlaba, yang mengutamakan pelayanan publik tanpa mencari keuntungan.

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Manakah yang paling tepat menggambarkan proses penghapusan BMN?

Apa yang membedakan Badan Layanan Umum (BLU) dari unit organisasi pemerintah lainnya dalam hal pengelolaan keuangan?.

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Education

Badan Layanan Umum (BLU) dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk biaya operasional tanpa harus melalui mekanisme APBN.
SEBAB
Pendapatan BLU diatur terpisah dalam anggaran negara sehingga BLU tidak terikat pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Badan Layanan Umum (BLU) diwajibkan menghasilkan keuntungan setiap tahun untuk mempertahankan operasionalnya.
SEBAB
BLU beroperasi berdasarkan konsep nirlaba, yang mengutamakan pelayanan publik tanpa mencari keuntungan.

Apa yang membedakan Badan Layanan Umum (BLU) dari unit organisasi pemerintah lainnya dalam hal pengelolaan keuangan?
.