Bab 2 Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Dasar hukum dan tertinggi yang harus dipatuhi dan dijadikan pedoman bagi peraturan-peraturan lainnya adalah.....

• UUD NRI Tahun 1945

• Hukum alam

• Tata tertib sekolah

• Perjanjian internasional

Kalian sudah belajar kan kalau UUD NRI Tahun 1945 terbagi menjadi 3 bagian. Nah, pada bagian pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ternyata mengandung rumusan Pancasila, yaitu pada Aline ke berapa ya?

• Pertama

• Kedua

• Ketiga

• Keempat

Secara kedudukannya Presiden lebih tinggi daripada daripada Gubernur. Maka otomatis, Peraturan Presiden (Perpres) lebih ...... daripada Peraturan Daerah Provinsi.

• Superior

• Istimewa

• Inferior

• Referendum

Secara kedudukannya Bupati/Walikota lebih rendah daripada daripada Presiden. Maka otomatis, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota lebih ...... daripada Peraturan Presiden (Perpres).

• Inferior

• Lemah

• Superior

• Diunggulkan

Pilih di bawah ini peraturan perundang-undangan yang tidak formal! (Pilih 3)

• Adat istiadat

• Hukum alam

• Tata tertib sekolah

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Daerah Provinsi

(1) UUD NRI Tahun 1945

(2) Peraturan Presiden

(3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(4) Peraturan Daerah Provinsi

(5) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(6) Ketetapan MPR

(7) Peraturan Pemerintah

Urutkan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan!

• 1, 6, 5, 7, 2, 4, dan 3

• 1, 7, 2, 4, 6, 5, dan 3

• 3, 5, 2, 1, 4, 7, dan 6

• 3, 5, 1, 2, 4, 7, dan 6

Adakah yang ingat isi Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945?

• Indonesia adalah negara hukum

• Indonesia adalah negara nusantara

• Indonesia adalah negara kepulauan

• Indonesia adalah negara kesatuan

Semua peraturan itu dibuat berjenjang atau berurutan. Hal ini disebut apa hayo?

(a)  

Di bawah yang tidak termasuk asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan!

• Kekeluargaan

• Keterbukaan

• Kelembagaan atau organ pembentuk

• Kesatuan

• Kejelasan rumusan

Peraturan nasional ga boleh dibuat sembarangan. Hanya boleh dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan asas pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu......

• Keterbukaan

• Kejelasan rumusan

• Kelembagaan dan organ pembentuk yang tepat

• Kejelasan tujuan