Lembaga Negara

Lembaga Negara

12th Grade

50 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Ulangan PPKn Kelas XII Semester Ganjil 2023/2024

Ulangan PPKn Kelas XII Semester Ganjil 2023/2024

12th Grade

50 Qs

Perlindungan dan Penegakan Hukum

Perlindungan dan Penegakan Hukum

12th Grade

50 Qs

ASAS PENDIDIKAN PANCASILA KELAS X

ASAS PENDIDIKAN PANCASILA KELAS X

10th Grade - University

50 Qs

Test TWK 3

Test TWK 3

12th Grade

55 Qs

USP_2 PPKN XII

USP_2 PPKN XII

12th Grade

50 Qs

PKN 12

PKN 12

12th Grade - University

50 Qs

PPKN Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

PPKN Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

12th Grade

50 Qs

Remidi PKN kelas 10

Remidi PKN kelas 10

10th - 12th Grade

50 Qs

Lembaga Negara

Lembaga Negara

Assessment

Passage

Other

12th Grade

Easy

Created by

Iwayan aLdi

Used 15+ times

FREE Resource

50 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….

Parlementer

Monarki

Presidensiil

Trias Politica

Koasi Parlementer

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....

membuat perjanjian bilateral dengan negara lain

mengangkat dan memberhentikan menteri

menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang

menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU

memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....

menentukan anggaran militer

menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang

melakukan impeachment

menjalin kerja sama dengan negara lain

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....

mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif

terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif

menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden

memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....

pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah

bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden

pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat

pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan

6.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?

KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya

Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.

Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.

Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.

7.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh .....

Badan Intelejen Negara

Kejaksaan Agung

Lembaga Ketahanan Nasional

Badan Narkotika Nasional

Aparat Kepolisian

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?