Ketentuan Umum Perpajakan1

Pada hukum yag berlaku di Indonesia dijelaskan bahwa kedudukan hukum pajak berada pada jenis hukum...

• Hukum Perdata

• Hukum Private

• Hukum Pidana

• Hukum Dagang

Berikut ini termasuk hukum pajak material kecuali

• Undang-undang Pajak Penghasilan

• Undang-undang Pengadilan Pajak

• Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai

• Undang-undang Bea Materai

Berikut ini termasuk jenis pajak pusat kecuali

• Pajak Penghasilan

• Pajak Pertambahan Nilai Pajak

• Bea Materai

• Pajak Kendaraan

Berdasarkan siklus pajak, proses pemeriksaan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak terjadi pada fase..

• Fase timbulnya hak dan kewajiban

• Fase self assesment

• Fase Pengawasan

• Fase Sengketa

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut dengan..

• NPWP

• PKP

• SPT

• SKPKB

Dalam hal menunjuk seorang kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT seorang kuasa harus memenuhi kriteria atau syarat sebagai berikut, kecuali

• Memiliki NPWP

• Menguasai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan

• Telah menyampaikan SPT Tahunan PPH tahun pajak terakhir

• Memiliki penghasilan bruto dibawah 4,8 Milyar  dalam setahun

Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah

• Paling lama 10 hari setelah masa pajak

• Paling lama 15 hari setelah masa pajak

• Paling lama 20 hari setelah masa pajak

• Paling lama 3 bulan setelah masa pajak

Batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh Orang Pribadi adalah 

• Paling lambat 1bulan setelah akhir tahun pajak

• Paling lambat 2 bulan setelah akhir tahun pajak

• Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

• Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh Badan adalah 

• Paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun pajak

• Paling lambat 2 bulan setelah akhir tahun pajak

• Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

• Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pemeriksaan pajak atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), disebut dengan?

• Surat Pemberitahuan (SPT)

• Surat Ketetapan Pajak (SKP)

• Surat Tagihan Pajak (STP)

• Surat Setoran Pajak (SSP)