Soal PPKn Benar/Salah

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili kasus pidana yang dilakukan oleh pejabat negara.

• Benar

• Salah

Desentralisasi di Indonesia berarti bahwa pemerintah daerah dapat sepenuhnya menetapkan kebijakan tanpa perlu mengikuti peraturan pemerintah pusat.

• Benar

• Salah

Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi.

• Benar

• Salah

Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial tidak perlu mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil kepada lembaga legislatif.

• Benar

• Salah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia memiliki tugas utama untuk memberantas korupsi dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi.

KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi.

• Benar

• Salah

Dalam negara hukum, pemerintah memiliki kekuasaan untuk bertindak tanpa memperhatikan hukum yang berlaku jika dianggap perlu untuk kepentingan nasional.

• Benar

• Salah

Amandemen UUD 1945 dapat dilakukan tanpa melibatkan DPR.

• Benar

• Salah

Hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tidak termasuk hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

• Benar

• Salah

Prinsip checks and balances tidak relevan dalam sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan terpusat pada Presiden.

• Benar

• Salah