PELATIHAN L&T

Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan GBW dituangkan kedalam :

• Formulir Model A-1

• Formulir Model A-4

• Formulir Model A-4.1

• Formulir Model A.6

• Formulir Model A-6.1

Formulir Model A.6 digunakan dalam kasus dugaan pelanggaran yang berasal dari  :

• Temuan

• Investigasi

• Supervisi

• Laporan

• Informasi Awal

Kajian Awal Dugaan Pelanggaran menggunakan Sistematika Kajian sebagai berikut, kecuali :

• Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan

  laporan

• Uraian Peristiwa

• Analisis terhadap syarat

• Data

• Kesimpulan

Berikut ini Syarat Formil laporan berdasarkan Perbawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan GBW meliputi hal-hal berikut, kecuali :

• Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan

• Identitas pihak Terlapor

• Batas Waktu Penyampaian Laporan

• Tempat peristiwa terjadi

• Kesesuaian tandatangan pelapor dengan kartu identitas

Syarat Materil laporan berdasarkan Perbawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan GBW tercantum pada :

• Pasal 9 ayat 1

• Pasal 9 ayat 2

• Pasal 9 ayat 3

• Pasal 9 ayat 4

• Pasal 9 ayat 5

Dasar Hukum dalam menuangkan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan GBW kedalam LHPP adalah :

• Perbawaslu No. 21 Tahun 2017

• Perbawaslu No. 6 Tahun 2023

• Perbawaslu No. 21 Tahun 2018

• Perbawaslu No. 6 Tahun 2024

• Perbawaslu No. 31 Tahun 2018

Dalam hal penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran, untuk meminta dan mengumpulkan keterangan/klarifikasi dituangkan kedalam :

• Formulir Model A-4

• Formulir Model A-4.1

• Formulir Model A-6.1

• Formulir Model A-6

• Formulir Model A-3.1

Formulir Model A-13 digunakan pengawas pemilihan dalam hal :

• Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

• Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

• Penerusan Tindak Pidana Pemilihan

• Penerusan Pelanggaran Perindang-undangan lainnya

• Semua jawaban salah

Kajian Dugaan Pelanggaran menggunakan Sistematika Kajian sebagai berikut, kecuali :

• Kasus Posisi

• Data

• Pokok Masalah

• Kajian

• Kesimpulan

Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Klarifikasi, pengawas pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi kedalam Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi, ini tercantum di Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 pada :

• Pasal 36 ayat 5

• Pasal 16 ayat 8

• Pasal 16 ayat 5

• Pasal 26 ayat 5

• Pasal 26 ayat 8