Quiz tentang Peraturan Desa

Siapa yang dapat Pemrakarsai Rancangan Perdes?

• Ketua BPD dan Anggota BPD

• Dinas PMD dan Pemerintah Desa

• Pemerintah Desa dan BPD

• Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Siapa yang menetapkan Peraturan Desa?

• Anggota DPR

• Walikota

• Bupati

• Kepala Desa

Apa dasar hukum Pedoman Teknis Peraturan di Desa?

• Permendagri 112 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

• Permendagri 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

• Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

• Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Apa yang harus dilakukan sebelum menyusun Rancangan Peraturan Desa?

• Konsultasi kepada masyarakat

• Mengundang Bupati

• Membuat laporan keuangan

• Menetapkan anggaran

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu...

• Landasan Sosiologis

• Landasan Yuridis

• Landasan Empiris

• Landasan Filosofis

Berapa lama Kepala Desa harus menandatangani Rancangan Peraturan Desa setelah diterima?

• 15 hari

• 7 hari

• 30 hari

• 10 hari

Apa yang terjadi jika Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu?

• Peraturan Desa ditunda

• Peraturan Desa dibatalkan

• Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya

• Peraturan Desa harus direvisi

Apa yang dimaksud dengan klarifikasi Peraturan Desa?

• Penyebarluasan Peraturan Desa

• Pembatalan Peraturan Desa

• Penyusunan Peraturan Desa

• Pengkajian terhadap Peraturan Desa

Siapa yang mengundangkan dalam Lembaran Desa terhadap Perdes yang sudah pada tahap penetapan?

• Sekretaris Desa

• Ketua BPD

• Kepala Desa

• Camat

Jika Rancangan Peraturan Desa belum dibahas apakah bisa ditarik kembali?

• Dapat ditarik kembali oleh pengusul

• Harus disetujui oleh BPD

• Harus diumumkan kepada masyarakat

• Tidak dapat diatrik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD