Materi FTW DPRD pada Orientasi DPRK

Di bawah ini adalah fungsi-fungsi DPRD, kecuali...........

• Pembentukan Perda

• Anggaran

• Penetapan

• Pengawasan

Berikut ini adalah pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, kecuali.....

• Mengajukan Usul Raperda

• Menyusun Program Pembentukan Perda Bersama KDH

• Mengawasi Pemberlakuan Perda

• Membahas Perda Bersama KDH

Berikut ini yang BUKAN merupakan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD adalah.........

• •membahas rancangan Perda tentang APBD

• membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD

• membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD

• Membahas rancangan Perda tentang PAD

Berikut ini adalah pelaksanaan fungsi Pengawasan oleh DPRD, KECUALI......................

• •pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

• •pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

• Pelaksanaan penggunaan anggaran Pemda

• •pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah

Terkait perencanaan Daerah, istilah KUA adalah singkatan dari.....

• Kantor Urusan Agama

• Kebijakan Umum Anggaran

• Ketentuan Umum Anggaran

• Kriteria Utama Anggaran

PPAS sendiri adalah singkatan dari................

• Prioritas Perencanaan Anggaran Sementara

• Prioritas Primer Anggaran Sementara

• Prioritas Plafon Anggaran Sementara

• Prioritas Penetapan Anggaran Sementara

Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPRD, kecuali......

• Membentuk Perda bersama Kepala Daerah

• Membahas dan memberikan persetujuan Ranperda ttg APBD yg diajukan Kepala Daerah

• Melaksanakan sebagian program dan kegiatan sesuai Perda

• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD

Mekanisme pembentukan Perda dari pihak DPRD bisa berasal dari......., kecuali:

• Bapemperda

• Fraksi

• Komisi

• Gabungan Komisi

DASAR PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 15 PP Nomor 18 adalah.....

• Perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

• Penyelenggaraan Otda dan Tugas Pembantuan

• Usulan Fraksi

• Asprasi masyarakat

Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Definisi di atas adalah definisi dari....................

• Semua salah

• Naskah Laporan Kepala Daerah

• Naskah Sidang

• Naskah Akademik