Pendidikan Pancasila Kelas 8 BAB 2 (Pedoman Negaraku)

SMP Negeri 2 Rangkasbitung rutin mengadakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin maupun hari besar nasional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanaman nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan kedisiplinan terhadap seluruh peserta didik. Pada amanat pembina upacara, Ibu Hj. Ema Dharmawati, S.Pd. menyampaikan pentingnya melaksanakan hidup disiplin dan melaksanakan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah dibuat dan disepakati bersama antara sekolah, komite, peserta didik, dan orang tua untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan tentram. Tata tertib sekolah bersifat ...

• • Opsional

• • Sementara

• • Memaksa

• • Fleksibel

Setiap sekolah memiliki tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh anggotanya. Tata tertib tersebut dibuat untuk mengatur setiap perilaku dan tindakan, mulai dari peserta didik, guru, hingga karyawan di dalamnya supaya tidak menyimpang dari nilai dan norma yang diatur. Jika peserta didik tidak mematuhi peraturan sekolah, kegiatan belajar mengajar tidak akan bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Tata tertib sekolah dibuat untuk ...

• • Menghukum peserta didik

• • Mengatur perilaku dan tindakan

• • Menambah beban belajar

• • Mengurangi kebebasan

Negara Indonesia memiliki peraturan atau pedoman dalam kehidupannya yang dikenal dengan istilah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan ...

• • Konvensi

• • Hukum adat

• • Undang-Undang Dasar

• • Peraturan Pemerintah

Pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan naskah “Piagam Jakarta” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Jakarta Charter”. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Sembilan dibentuk untuk ...

• • Menyusun rancangan batang tubuh UUD

• • Menyusun rancangan Pembukaan UUD

• • Menyusun rancangan Pancasila

• • Menyusun rancangan konvensi

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK kedua yang berlangsung pada tanggal 10–17 Juli 1945 dan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Panitia Hukum Dasar dibentuk untuk merancang Undang-Undang Dasar. Keanggotaan Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang anggota BPUPK dan diketuai oleh ...

• Mohammad Hatta

• Sukarno

• Soepomo

• Radjiman Wedyodiningrat

PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satu keputusan tersebut adalah menetapkan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Keputusan ini diambil dalam sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal ...

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

• 19 Agustus 1945

• 20 Agustus 1945

Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum tertulis paling tinggi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dari UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD. UUD NRI Tahun 1945 bersifat ...

• Kaku

• Rigid

• Singkat dan supel

• Panjang dan rinci

Dalam sistem peradilan di Indonesia, ada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap ...

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• UUD NRI Tahun 1945

• Peraturan Daerah

UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol untuk mengecek dan menguji apakah suatu peraturan perundangan sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI Tahun 1945. Jika tidak sesuai, undang-undang tersebut harus ...

• Dibiarkan

• Dicabut atau diubah

• Ditunda pelaksanaannya

• Diperkuat

Setiap negara memiliki latar belakang yang berbeda dalam pembuatan Undang-Undang Dasar. Indonesia memiliki UUD sejak tanggal 18 Agustus 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah ...

• Sumber hukum tertulis tertinggi

• Sumber hukum tertulis terendah

• Sumber hukum tidak tertulis

• Sumber hukum adat