Quiz 1.2 UUD 1945

Akuntabilitas dalam sistem demokrasi berkaitan dengan:

• Kebebasan individu dalam mengekspresikan pendapatnya

• Tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas setiap kebijakan yang dibuat

• Kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan

• Pengaturan pergantian kekuasaan secara damai

• Partisipasi masyarakat dalam pemilu

Pemilihan umum (pemilu) dalam sebuah negara demokrasi bertujuan untuk:

• Memastikan kekuasaan tetap berada di tangan penguasa

• Memberikan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka

• Memperpanjang masa jabatan pejabat

• Mengurangi peran masyarakat dalam proses politik

• Mengontrol media agar sesuai dengan pemerintah

Rekrutmen politik yang terbuka dalam sistem demokrasi bertujuan untuk:

• Menjaga agar kelompok bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin

• Membatasi partisipasi masyarakat dalam memilih calon pemimpin

• Memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat untuk encalonkan diri

• Menentukan pemimpin berdasarkan garis keturunan

• Memilih pemimpin secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat

Kebebasan berserikat dalam suatu negara demokrasi berarti:

• Masyarakat hanya boleh membentuk organisasi dengan izin pemerintah

• Warga negara bebas mendirikan organisasi selama tidak melanggar hukum

• Semua organisasi masyarakat harus dikelola oleh pemerintah

• Hanya organisasi politik yang diizinkan untuk didirikan

• Kebebasan berserikat hanya berlaku untuk organisasi non-politik

Rotasi kekuasaan dalam sistem demokrasi berfungsi untuk:

• Menjamin bahwa kekuasaan tetap berada di tangan partai yang terpilih

• Memberikan kesempatan kepada pemimpin untuk menjabat

• Mencegah monopoli kekuasaan

• Memperpanjang masa jabatan pemimpin sesuai situasi dan kondisi

• Memungkinkan pemimpin memilih penerusnya secara langsung

Sistematika UUD NRI tahun 1945 amandemen

• 16 bab, 73 pasal, 170 ayat serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

• 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan

• 21 bab, 73 pasal, atau 194 ayat aturan utama

• 21 bab, 73 pasal, 170 ayat serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

• 21 bab, 73 pasal, 190 ayat serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Hasil amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru yang bertugas mewakili daerah-daerah di Indonesia di tingkat nasional

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

• Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

• Mahkamah Agung (MA)

UUD Negera Republik Indonesia dilakukan...

• 5 kali

• 4 kali

• 3 kali

• 2 kali

• 1 kali

UUD NRI tahun 1945 dapat menyesuaikan perkembangan zaman, maka UUD 1945 dapat di amandemen sesuai dengan kebutuhan negara dan masyarakat, hal ini merupakan sifat UUD 1945...

• Singkat

• Rigid

• Fleksibel

• Lentur

• Universal

Berikut ini merupakan bukti bahwa kekuasaan presiden "Tidak Tak Terbatas"

• pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

• Pasal 13 ayat (2) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

• pasal 14 ayat (1) Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

• pasal 14 (2) Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

• Pasal 15 Presiden memegang kekuasaan untuk mengatur keadaan darurat dengan memperhatikan Undang-Undang dan mengumumkan keadaan darurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat.