Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

QUIZ OLC

QUIZ OLC

Professional Development

6 Qs

Brawl Stars

Brawl Stars

KG - Professional Development

5 Qs

ADAWI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1-AMANAH TONGGAK KESEJAHTERAAN

ADAWI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1-AMANAH TONGGAK KESEJAHTERAAN

KG - Professional Development

10 Qs

Wewenang  Tugas dan Tanggung Jawab Satpam

Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Satpam

Professional Development

10 Qs

OM KUMIS PART 7

OM KUMIS PART 7

Professional Development

10 Qs

soal ppkn

soal ppkn

Professional Development

10 Qs

CHECK UP ON YEAR 2 CEFR ALIGNED SYLLABUS

CHECK UP ON YEAR 2 CEFR ALIGNED SYLLABUS

Professional Development

10 Qs

REFLECTION: SPEAKING ACTIVITIES

REFLECTION: SPEAKING ACTIVITIES

Professional Development

8 Qs

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Assessment

Quiz

English

Professional Development

Hard

Created by

IT Lampung

Used 3+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

  Undang-Undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah

Undang - Undang Nomor 9 tahun 2018

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2018

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2019

Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Jenis Penerimaan Negara bukan pajak  yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berasal dari BIaya perkara yang terdiri dari

Hak Kepanitraan pada Pengadilan tingkat pertama,Pengadilan tingkat banding, Mahkamah Agung, dan hak Kepanitraan lainya

PNBP pendaftaran

PNBP Salinan Putusan

PNBP Biaya panggilan

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya bagi masyarakat tidak mampu dikenakan sebesar

Tarif Normal

Setengahnya dari tarif Normal

Gratis

Rp 0,00 (Nihil)

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Sisa Panjar Biaya Perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 bulan harus disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, waktu 6 bulan tersebut dihitung sejak

Sidang Pertama

Sejak Pendaftran

Sejak Pembacaan Putusan

Sejak ybs menerima pemberitahuan secara resmi

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang Juknis Pelaksanaan Pengelolaan PNBP dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

SK KMA nomor 47/KMA/SK/III/ 2019

SK KMA Nomor 57/KMA/SK/ III/2018

SK KMA nomor 57/KMA/SK/III/2019

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Keputusan Dirjen Peradilan Agama Nomor 2959 tahun 2019  mengatur tentang

Juknis PNBP

Juknis pendaftaran perkara e court

Juknis Panggilan tercatat

Juknis MOU dengan PT Pos Indonesia

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Asas pelaksanaan dan pengelolaan PNBP adalah

Efektif dan efisien

Ketepatan dan kecepatan

Tuntas dan Pertanggungjawaban

Semuanya benar

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?