Perumusan Pancasila

Undang-undang dasar dapat diartikan sebagai ….

• penjabaran hukum dari produktif politik yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghukum

• hukum dasar Negara yang dibuat secara tertulis berisi hal-hal pokok mengenai ketatanegaraan

• undang-undang yang dibuat oleh masyarakat dengan persetujuan pemerintah untuk kepentingan pelaksanaan pemberintahan

• peraturan yang bersifat fleksibel, tetapi dalam pasal-pasal tertentu  bersifat kaku khususnya yang berisi tentang pembatasan kewenangan  rakyat

BPUPK menjadi badan yang merumuskan undang-undang dasar. Pernyataan yang benar tentang BPUPK adalah ….

• BPUPK melakukan satu kali sidang dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

• BPUPK bertugas mengadakan persidangan untuk merumuskan undang-undang dasar

• BPUPK diketuai Radjiman Wediodiningrat dengan wakil Itjibangase Yosio

• BPUPK dibentuk setelah PPKI berhasil melaksanakan tugasnya

Sidang 11 Juli 1945 dilaksanakan dengan agenda pembicaraan tentang rancangan undang-undang dasar. Sidang ini dipimpin oleh Ir. Sukarno dengan delapan belas anggota. Dalam sidang ini dibentuk panitia-panitia, salah satunya ….

• Panitia kecil perancang undang-undang dasar

• Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia

•      Panitia perancang undang-undang dasar

• Panitia penghalus bahasa

BPUPK telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnyam dibentuk PPKI. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menghasilkan keputusan yang sangat penting bagi bangsa dan Negara Indonesia. Keputusan tersebut adalah ….

• pengesahan hukum dasar dan pengangkatan IR. Sukarno dan Mr. Muhammad Yamin menjadi presiden dan wakil presiden.

• pembacaan teks proklamasi oleh IR. Sukarno serta pemilihan presiden dan wakil presiden oleh R. Otto Iskandardinata

• pengesahan undang-undang dasar serta pengangkatan Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta menjadi preseiden dan wakil presiden

• pembacaan proklamasi oleh presiden Ir. Sukarno dan pengesahan hukum dasar yang telah dibuat BPUPK menjadi undang-undang dasar Indonesia

Pada kenyataannya rancangan undang-undang dasar yang dibuat BPUPK berbeda dengan undang-undang dasar yang disahkan. Ternyata, PPKI telah melakukan perubahan terhadap sebagian isi hukum dasar yang telah dibuat BPUPK. Adapun alasannya adalah ….

• hukum dasar yang dirumuskan BPUPK dirasa masih bernuansa Jepang sehingga ada beberapa pasal yang harus diubah seperti pasal 37 ayat 1

• undang-undang dasar hanya memuat aturan pokok sehingga harus dibuat lebih terperinci seperti aturan tentang tata cara perubahan undang-undang dasar

• BPUPK sangat terburu-buru dalam merumuskan hukum dasar sehingga aturan yang ada di dalamnya belum komprehensif seperti tidak adanya pasal tentang aturan perubahan undang-undang dasar

• pemerintah Jepang terlalu ikut campur dalam perumusan hukum dasar sehingga PPKI menghapuskan semua pasal tentang keterlibatan Jepang seperti penghapusan pasal pembatasan kekuasaan Negara

Bentuk pelajaran hidup dapat diambil dari pelaksanaan sidang yang dilakukan oleh BPUPK dan PPKI adalah ….

• meningkatkan semangat kedaerahan

•     

        meningkatkan semangat kebangsaan

•     

        menumbuhkan sikap jujur

•       menumbuhkan sikap kreatif

      Undang-undang dasar lazimnya luhur dan “kekal”. Oleh karena itu, perubahan terhadap undang-undang dasar harus melalui prosedur yang berat. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ….

•       perubahan terhadap undang-undang dasar harus melaui referendum supaya rakyat terlibat dalam perubahan

•       perubahan terhadap undang-undang dasar tidak sama dengan perubahan terhadap peraturan di bawah undang-undang dasar

•       undang-undang dasar harus diubah melalui berbagai metode perubahan yang tersulit sehingga sulit diubah oleh lembaga mana pun

•     undang-undang dasar harus diubah melalui tahap yang rumit sehingga undang-undang dasar yang sudah diubah tidak bisa diubah lagi

      Susunan UUD NRI tahun 1945 sebelum amandemen terdiri  atas ….

• pembukaan dan pasal-pasal

•       batang tubuh dan penjelasan

•  pembukaan dan batang tubuh

•   pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan

      Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada satu tingkat di bawah ….

•      UUD NRI Tahun 1945

•       undang-undang

•  peraturan pemerintah

•     peraturan presiden

      UUD NRI Tahun 1945 menduduki urutan paling atas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut berarti….

•       UUD NRI Tahun 1945 harus sejalan dengan peraturan di bawahnya

•     UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar Negara

•      peraturan di bawahnya boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

• peraturan di bawahnya dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945