PRETES BUDAYA TAAT HUKUM KELAS X

PENDAPAT PARA AHLI MENGENAI PERKARA HUKUM TERTENTU. DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DINAMAKAN...

• DOKTRIN

• TRAKTAT

• YURISPRUDENSI

• UNDANG-UNDANG

• KONVENSI

PERATURAN TERTULIS YANG DI KELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAN DI SUSUN OLEH LEMBAGA LEGISLATIF KEMUDIAN DI SAHKAN OLEH PRESIDEN DI NAMAKAN...

• PERATURAN PEMERINTAH

• UNDANG-UNDANG

• YURISPRUDENSI

• UNDANG-UNDANG DASAR

• TAP MPR

TUJUAN ADANYA HUKUM DIANTARANYA....

• MENDATANGKAN KEHIDUPAN YANG DAMAI DAN MENCEKAM

• MENJAGA SUPAYA MANUSIA DI PERLAKUKAN SESUAI APA YANG DI INGINKAN SAJA

• MEMPERBOLEHKAN PERILAKU SEWENANG-WENANG SESUAI HAKNYA

• MEWUJUDKAN KEADILAN

• MEMPERBOLEHKAN WARGA NEGARA UNTUK MAIN HAKIM SENDIRI

ATURAN YANG DI BUAT OLEH PIHAK-PIHAK BERWENANG SEHINGGA BERDAMPAK PADA MUNCULNYA SIFAT MENGATUR DAN MEMAKSA MANUSIA DISEBUT....

• HUKUM

• PERATURAN SEKOLAH

• TATA TERTIB

• HUKUMAN

• PERATURAN PRESIDEN

UNSUR UNSUR PENYUSUNAN PERATURAN HUKUM DIANTARANYA, KECUALI

• PARTURAN MENGENAI TINGKAH LAKU MANUSIA

• DITETAPKAN OLEH LEMBAGA RESMI YANG BERWENANG/SAH

• BERSIFAT MEMAKSA

• ADANYA SANKSI BAGI PELANGGARNYA

• DIBUAT UNTUK KEPENTINGAN KELOMPOK

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NOMOR 13 TAHUN 2022

• UUD NRI 1945

• KETETAPAN MPR

• PERATURAN PRESIDEN

• PERATURAN PEMERINTAH

• UU/PERPU

Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ialah sebagai berikut....

• Masyarakat acuh terhadap hak orang lain

• Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum

• masyarakat banyak yang tidak melaksanakan kewajiban

• Penegakan hukum dilakukan dengan diskriminasi

• Ketaatan hukum dilaksanakan oleh sebagian kalangan

Negara Indonesia adalah Negara​ (a)   Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ​ Pasal (b)  

• Hukum
• 1 ayat 3
• 1 ayat 2
• Republik
• Beketuhanan yang maha Esa
• 1 ayat 1

yang membuat peraturan perundang-undang di Indonesia adalah lembaga​ (a)   dimana di Indonesia di pegang oleh​ (b)  

• Legislatif
• DPR
• Eksekutif
• presiden
• Yudikatif
• MA dan MK

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. dibawah ini yang bukan merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah....

• kejelasan tujuan

• kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

• dapat dilaksanakan di kemudian hari sesuai kehendak

• keterbukaan.

• kejelasan rumusan