Final TQC

Berapakah nilai IKPA Revisi DIPA Satker ABC TA 2024?

• 75

• 80

• 105

• 100

• 110

Dalam pengelolaan kas, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dapat dilakukan revisi karena alasan administratif meliputi perubahan sebagai akibat adanya kesalahan administratif dan/atau perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran. Berikut merupakan perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, kecuali:

• perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA

• perubahan pejabat penandatanganan DIPA

• perubahan pejabat perbendaharaan

• perubahan atau pergeseran rencana penarikan dana

• perubahan/penambahan nomor register PHLN/SBSN/SUN;

Berdasarkan pasal 6 PP Nomor 28 Tahun 2022 disebutkan beberapa tugas dari PUPN. Di bawah ini merupakan tugas dari PUPN, kecuali…

• Mengurus Piutang Negara yang berasal dari Penyerah Piutang berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun

• Mengurus Piutang Negara tanpa menunggu penyerahan dari Penyerah Piutang dalam hal berdasarkan pertimbangan PUPN, piutang Negara tersebut harus segera diurus

• Melakukan pengawasan terhadap penyaluran kredit, pembiayaan, dan atau dana talangan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang berpotensi menimbulkan piutang Negara macet

• Menerbitkan SP3N, Surat penolakan pengurusan Piutang Negara, surat pengembalian pengurusan Piutang Negara, PB, surat koreksi atau perubahan besaran piutang Negara, SP, dan SPP

• Melakukan pengawasan terhadap penyaluran kredit, pembiayaan, dan atau dana talangan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat/pemerintah daerah termasuk yang disalurkan melalui mekanisme penerusan pinjaman (channeling) atau pembagian risiko (risk sharing)

PT Laksamana mendapat pinjaman dari pemerintah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 5 tahun. Namun, karena satu dan lain hal PT Laksamana mengalami kerugian dan tidak dapat melunasi utangnya dengan tepat waktu dan mengajukan permohonan keringanan hutang kepada kantor pelayanan. Berdasarkan perhitungan Kantor Pelayanan, PT Laksamana berhak mendapatkan keringanan berupa pengurangan bunga dan denda sebesar 50% dari total bunga dan denda yang telah terakumulasi selama keterlambatan pembayaran (Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah)). Setelah keringanan diberikan, PT Laksamana diharuskan dapat melunasi utang pokok beserta bunga dan dendanya dalam jangka waktu 2 tahun. Berapa cicilan yang harus dibayarkan oleh PT Laksamana pada setiap waktu pembayaran, jika ingin membayar cicilan hutangnya setiap 6 bulan sekali (tidak ada bunga tambahan)?

• Rp4.500.000.000

• Rp5.000.000.000

• Rp5.500.000.000

• Rp6.000.000.000

• Rp7.000.000.000

Sebuah universitas negeri yang telah berstatus sebagai BLU selama 2 tahun menghadapi tantangan dalam memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Salah satu fakultas di universitas tersebut melaporkan bahwa kinerja keuangan mereka tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RBA tahunan. Fakultas ini juga mengalami kesulitan dalam mencapai standar kualitas layanan karena kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar. Pimpinan universitas mengusulkan untuk meningkatkan status BLU fakultas tersebut menjadi BLU-Bertahap, supaya memperoleh lebih banyak fleksibilitas. Manakah dari pilihan berikut yang paling tepat menggambarkan tindakan yang harus diambil oleh universitas tersebut dalam situasi ini?

• Universitas harus menunggu hingga periode BLU-Bertahap berakhir dan kemudian mengajukan kembali permohonan status BLU penuh jika fakultas tersebut berhasil memenuhi persyaratan dalam periode tersebut.

• 1. Universitas dapat mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah untuk menutupi kekurangan dana dan memenuhi standar pelayanan minimum tanpa perlu mengubah status BLU.

• 1. Universitas harus segera memperbaiki kinerja keuangan dan meningkatkan kualitas layanan di fakultas tersebut tanpa mengubah status BLU mereka, sesuai dengan arahan Menteri Keuangan.

• 1. Pimpinan universitas sebaiknya mengusulkan pemberian status BLU-Bertahap kepada Menteri Keuangan dan menunggu evaluasi selama tiga tahun untuk melihat apakah fakultas tersebut dapat memenuhi semua persyaratan.

• 1. Pimpinan universitas perlu mengusulkan pencabutan status BLU fakultas tersebut kepada Menteri Keuangan karena tidak mampu memenuhi target kinerja keuangan dan standar pelayanan minimum.

Perubahan keputusan dan Undang-undang tentang perbendaharaan tentu berdampak besar terhadap pelaksanaan mekanisme perbendaharaan negara. Apa yang menjadi dampak utama diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan 303/KMK/2004 terhadap struktur organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan ?

• Penambahan beberapa unit baru di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk meningkatkan jumlah KPPN

• Penyederhanaan unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Penggabungan unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan yang sebelumnya terpisah menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Pembentukan 3 organisasi baru dengan nomenklatur berbeda dan pengalihan fungsi keuangan ke Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja sama Internasional

• Pengurangan unit-unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi lain yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Pertahanan memiliki unit yang bertugas untuk mengidentifikasi sistem keamanan siber yang dinamakan unit siber. Setelah pergantian Menteri Pertahanan, Menteri yang Baru ingin mengajukan unit siber tersebut menjadi BLU. Tentu jenis pelayanan yang diadakan oleh unit tersebut bukan merupakan layanan umum sehingga unit tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi BLU. Penyelenggaraan layanan umum tersebut termasuk dalam persyaratan?

• Substantif

• Teknis

• Administratif

• Substantif dan Teknis

• Teknis dan Administratif

Tegaljoyo merupakan sebuah daerah yang sedang diperiksa oleh BPK. BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah Tegaljoyo pada tanggal 28 Maret 2025. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah tersebut harus disampaikan oleh BPK kepada … selambat-lambatnya pada tanggal …. yang di dalamnya memuat …. dari pemeriksa.

• DPR dan DPRD, 28 Mei, dan kesimpulan

• DPR dan DPD, 28 April, dan opini

• DPD dan DPRD, 28 April, dan rekomendasi

• DPD, 28 April, dan kesimpulan

• DPRD, 28 Mei, dan opini

Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota/ direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara dapat melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada…

• DJKN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/ daerah yang dimaksud

• BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diketahui terjadinya kerugian negara/ daerah yang dimaksud

• DJKN selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/ daerah yang dimaksud

• BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/ daerah yang dimaksud

• DPR selambat-lambatnya 30 (sembilan puluh) hari sebelum diketahui terjadinya kerugian negara/ daerah yang dimaksud

Seorang pegawai negeri, Sari, ditemukan melakukan penyalahgunaan dana bantuan sosial sebesar Rp80.000.000. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Sari diwajibkan mengembalikan dana tersebut dalam waktu 6 bulan. Jika Sari tidak dapat mengembalikannya tepat waktu, maka akan dikenakan bunga sederhana sebesar 3% per bulan dari total kerugian, dan denda tambahan sebesar 5% dari total yang harus dibayar setelah 6 bulan pertama. Jika Sari terlambat mengembalikan dana selama 4 bulan setelah tenggat waktu 6 bulan, berapa total jumlah yang harus dikembalikan oleh Sari?

• Rp94.080.000

• Rp95.080.000

• Rp94.000.000

• Rp93.080.000

• Rp90.080.000