Kuis Modul 2 Perencanaan PBJP

1. Bagian/sub bagian pada UKPBJ yang melaksanakan fungsi pengelolaan

sistem informasi pengadaan barang/jasa beserta infrastrukturnya yaitu....

• A. pengelolaan pengadaan barang/jasa

• B. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan

  barang/jasa

• C. pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan

  barang/jasa

• D. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

Answer explanation

Jawaban D benar karena pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik merupakan bagian dari UKPBJ yang bertanggung jawab atas sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya.

2. Batas akhir Penetapan HPS pada Pengadaan Pemeliharaan Pelabuhan

Perikanan Pantai senilai Rp 250 juta yaitu .....

• A. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kalender sebelum batas

  akhir Pemasukan penawaran

• B. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kalender sebelum batas

  akhir Pemasukan dokumen kualifikasi

• C. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir

  Pemasukan penawaran

• D. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir

  Pemasukan dokumen kualifikasi

Answer explanation

Pilihan C benar karena batas akhir penetapan HPS untuk pengadaan pemeliharaan pelabuhan adalah 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran pada tender

   Pengadaan benih ikan kerapu yaitu....

• A. Harga pasar

• B. Rencana Anggaran Biaya

• C. Harga Perkiraan Sendiri

• D. Pagu Anggaran

Answer explanation

Harga Perkiraan Sendiri adalah dasar yang digunakan untuk menetapkan batas tertinggi penawaran dalam tender, karena mencerminkan estimasi biaya yang wajar untuk pengadaan benih ikan kerapu.

5. Konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahap persiapan pengadaan

   dilakukan oleh...

• A. Kuasa Pengguna Anggaran

• B. Pejabat Pembuat Komitmen

• C. Pengguna Anggaran

• D. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Answer explanation

Konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahap persiapan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoordinasikan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung sekolah

tercantum dalam .

• A. Spesifikasi Mutu

• B. Spesifikasi Jumlah

• C.Spesifikasi Layanan

• D. Spesifikasi Waktu

Answer explanation

Metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung sekolah tertera dalam Spesifikasi Mutu, yang menjelaskan standar kualitas dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan hasil yang baik.

7.  

   7. Pengadaan barang/jasa di bawah ini yang TIDAK dapat menyebutkan

   merk dalam penyusunan spesifikasi teknisnya yaitu....

• A. penggantian bagian automatic rescue device [ARD] pada lift

• B. pengadaan cartridge untuk printer EFG

• C. pengadaan kapal perikanan 5GT

• D. pengadaan server melalui e-purchasing

Answer explanation

Pilihan C, pengadaan kapal perikanan 5GT, tidak dapat menyebutkan merk dalam spesifikasi teknis karena kapal perikanan biasanya memiliki standar dan spesifikasi yang lebih umum, bukan merk tertentu.

8. Penyebutan merek yang TIDAK dimungkinkan dalam penyusunan

   spesifikasi teknis/KAK terhadap .

• A. Bagian dari satu sistem yang sudah ada

• B. Suku Cadang

• C. Komponen Barang/Jasa

• D. Jasa Pemeliharaan Mesin

Answer explanation

Penyebutan merek tidak dimungkinkan untuk Jasa Pemeliharaan Mesin karena spesifikasi teknis harus bersifat umum dan tidak merujuk pada merek tertentu, sedangkan pilihan lainnya dapat mencakup merek dalam konteks yang lebih luas.

9. Penyusunan perencanaan pengadaan pada Kementerian ABC

   dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan....

• A. DIPA dan Pemutakhiran RKP

• B. RUU APBN dan Nota Keuangan

• C. UU APBN dan Alokasi Anggaran

• D. Rancangan Awal RKP dan SB Pagu Indikatif

Answer explanation

Penyusunan perencanaan pengadaan di Kementerian ABC dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan, yang merupakan langkah penting dalam proses penganggaran.

10. Salah satu strategi pengadaan yang dapat dikembangkan dari kebijakan

    memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

    yaitu....

• A. mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja

  barang/jasa untuk produk usaha kecil

• B. meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif

• C. mempertimbangkan nilai TKDN dan nilai BMP

• D. pemanfaatan katalog elektronik sektoral

Answer explanation

Jawaban A tepat karena mengalokasikan 40% dari anggaran untuk produk usaha kecil mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sesuai dengan kebijakan pengadaan yang inklusif.

11. 11. Skenario:

    PPK di Instansi Saudara sedang menyusun dokumen perencanaan

    pengadaan dan telah selesai melakukan penetapan jenis barang/jasa.

    Selanjutnya PPK akan menetapkan cara pengadaan untuk masing-

    masing kebutuhan barang/jasa tersebut.

    Instruksi:

    Saudara diminta untuk membantu PPK mengumpulkan bahan

    data/informasi yang akan digunakan oleh PPK untuk menetapkan cara

    pengadaan. Selain spesifikasi teknis/KAK, bahan data/informasi yang

    dapat Saudara berikan kepada PPK yaitu....

• A. tipe/merk barang/jasa

• B. harga satuan barang/jasa

• C. ketentuan klasifikasi barang/jasa

• D. kelompok pelaku usaha

Answer explanation

Kelompok pelaku usaha adalah informasi penting untuk menetapkan cara pengadaan, karena membantu PPK memahami siapa yang dapat menyediakan barang/jasa tersebut. Ini mendukung proses pengadaan yang lebih efisien.