peratran perundag-undagan

Perhatikan peraturan berikut!

1)      Undang-Undang/perpu

2)      UUD NRI Tahun 1945

3)      Peraturan pemerintah

4)      Perda kabupaten / kota

5)      Ketetapan MPR

6)      Perda Provinsi

7)      Perpres

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan oleh angka….

Pilihan jawaban

   

   

• 1), 2), 5), 3), 6), 4), dan 7)

• 2), 1), 5), 7), 3), 6), dan 4)

• 2), 5), 1), 3), 7), 6), dan 4)

• 5), 2), 3), 1), 7), 6), dan 4)

• 7), 2), 5), 3), 1), 4), dan 6)

Tata urutan peraturan perundangan undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang undangan memiliki hierarki/ tingkatan, yang dimaksud Hierarki adalah ...

• Peraturan dibawah mendasari peraturan diatasnya

• Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan

• Peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya

• Peraturan dibawah harus sejalan dan tidak boleh melanggar peraturan diatasnya

Lembaga mana yang berhak menguji Peraturan Daerah yang di duga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ? … .

• Pengadilan Militer

• Mahkamah Agung

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan Agama

• Mahkamah Konstitusi

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam kondisi darurat-memaksa dan bersifat sementara adalah ....

• Undang-undang

• Perda

• UUDs

• PERPPU

Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....

• Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

• Presiden dan DPR

• DPR dan MPR

• Presiden dan MPR

Peraturan pemerintah pengganti undang – undang setelah disetujui DPR maka secara otomatis akan berubah menjadi ….

• a. Tap MPR
• b. Peraturan Pemerintah
• c. UU
• d. Peraturan Daerah
• e. Peraturan Presiden

Perda Provinsi dibentuk oleh ....

• DPR bersama gubenur

• DPRD bersama walikota

• DPD bersama bupati

• DPRD bersama gubernur

Jodohkan berikut ini

• Lex superior de rogat legi inferiori

• Hukum dibawah tidak bertentangan dengan hukum diatas

• Lex posterior de rogat legi priori

• Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama

• Lex spesialis de rogat legi generali

• Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang spesial

Kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing

Groups:

(a) LEGISLATIF

,

(b) EKSEKUTIF

,

(c) YUDIKATIF

• MPR

• DPD

• Presiden

• MK

• Wakil Presiden

• MA

• DPRD

• DPR

Pasangkan dengan membuat garis (Hierarki Peraturan Perundang-undangan)

• Peraturan PerUU yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur

• Perpres (Peraturan Presiden)

• Peraturan PerUU yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya

• Perda Provinsi

• Disusun oleh BPUPK dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

• Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)

• Peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

• PP (Peraturan Pemerintah)

• Peraturan PerUU ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan PerUU yg lebih tinggi

• UUD NRI Tahun 1945

Tags

Memaknai Peraturan Perundang-undangan