Quiz PPKN TM-2

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan penjelasan UU 17/2003, dapat disimpulkan bahwa APBN memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan negara. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan peran APBN tersebut?

• APBN hanya berfungsi sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehari-hari

• APBN merupakan instrumen utama untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945

• APBN lebih berfokus pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan seluruh rakyat

• APBN tidak memiliki kaitan langsung dengan tujuan negara, melainkan hanya mengatur keuangan negara

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 UU 17/2003, APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawabannya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa…

• APBN bersifat fleksibel dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh pemerintah

• Proses penyusunan dan perubahan APBN melibatkan lembaga legislatif

• APBN hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan tidak dapat diperpanjang

• Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN hanya dilakukan oleh eksekutif

Konsep APBN sebagai hubungan kontraktual antara pemerintah dan rakyat menyiratkan bahwa…

• Rakyat hanya berhak menerima manfaat dari APBN tanpa kewajiban

• Pemerintah bebas menggunakan APBN tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat

• Terdapat kesepakatan timbal balik antara pemerintah dan rakyat dalam pengelolaan keuangan negara

• APBN hanya digunakan untuk kepentingan pemerintah dan tidak melibatkan rakyat

Tujuan utama dari fungsi stabilisasi dalam APBN/APBD adalah untuk..

• Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah

• Meminimalkan fluktuasi harga barang dan jasa

• Mencegah terjadinya inflasi dan deflasi

• Semua jawaban di atas benar

Manakah dari berikut ini yang TIDAK merupakan contoh penerapan fungsi pengawasan dalam APBN/APBD?

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus korupsi anggaran

• Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan

• Pemerintah pusat menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional

Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal melalui APBN untuk mengatasi dampak pandemi terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk UMKM, serta peningkatan anggaran kesehatan. Peningkatan anggaran kesehatan selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan fungsi APBN dalam hal

• Alokasi

• Distribusi

• Stabilisasi

• Otorisasi

Pemerintah menghadapi situasi di mana terjadi peningkatan tajam dalam harga pangan akibat faktor eksternal, seperti kekeringan global dan gangguan rantai pasok. Akibatnya, inflasi melonjak dan daya beli masyarakat menurun. Dalam situasi ini, pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran subsidi pangan, menurunkan pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah, dan meningkatkan pengeluaran di sektor infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja.

Berdasarkan kasus ini, fungsi APBN mana yang paling berperan dalam kebijakan tersebut?

• Fungsi otorisasi, karena pemerintah menggunakan APBN untuk melaksanakan anggaran tahun berjalan

• Fungsi pengawasan, karena kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh program pemerintah diawasi dengan baik

• Fungsi distribusi, karena pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah

• Fungsi stabilisasi, karena kebijakan tersebut bertujuan menjaga kestabilan ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat

Pemerintah Indonesia seringkali menggunakan kebijakan fiskal yang bersifat counter-cyclical dalam pengelolaan APBN. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan counter-cyclical yang dilakukan saat ekonomi melambat adalah…

• Pemerintah mengurangi belanja negara untuk menjaga keseimbangan anggaran

• Pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan yang lebih tinggi

• Pemerintah memperluas belanja negara untuk meningkatkan aktivitas ekonomi

• Pemerintah menyeimbangkan APBN agar tidak mengalami surplus maupun defisit

Keseimbangan primer dalam APBN merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola utang negara. Jika nilai keseimbangan primer negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa…

• Pendapatan negara tidak cukup untuk membayar belanja negara

• Pemerintah harus menggunakan utang baru untuk membayar bunga utang

• Pemerintah telah mencapai surplus anggaran dengan peningkatan penerimaan pajak

• Seluruh pembayaran utang negara sudah bisa ditutupi oleh pendapatan negara

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang termasuk dalam penerimaan negara adalah..

• Pengeluaran untuk belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur

• Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah

• Pembayaran bunga utang negara

• Penerimaan dari belanja modal pemerintah