Ngopi Pajak di Desaku

Pembuatan Bukti Potong PPh 21 Bulanan dengan tarif TER bagi Pegawai Tetap/PNS/Pejabat Negara untuk Instansi Pemerintah dimulai pada masa pajak...

• Januari 2024

• Maret 2024

• Juni 2024

• Agustus 2024

Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas...

• Tarif Efektif Bulanan dan Harian

• Tarif Efektif Bulanan dan Mingguan

• Tarif Efektif Bulanan dan Tahunan

• Tarif Efektif Bulanan dan Satuan

Tarif PPh Pasal 17 untuk jenis PPh 21 diterapkan untuk masa pajak...

• Januari

• Juni

• Desember

• Desember atau Masa Pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja

PPh Pasal 21 dipotong oleh Bendahara Desa pada bulan Oktober 2024, atas pemotongan tersebut wajib disetor paling lambat tanggal...

• 31 Oktober 2024

• 05 November 2024

• 10 November 2024

• 20 November 2024

Bendahara Desa membayar honor Narasumber (bukan PNS) sebesar Rp.5.000.000 pada kegiatan Internalisasi di Desanya, atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif...

• 5% x Rp5.000.000

• 5% x 50% x Rp5.000.000

• 15% x Rp5.000.000

• 2% x Rp5.000.000

Tn. Aqil, bendahara Desa membeli ATK dari UD. Smart Book seharga Rp2.000.000 (belum termasuk PPN), atas pembayaran tersebut...

• Dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%

• Dipungut PPh Pasal 23 sebesar 2%

• Dipungut PPh Pasal 21 sebesar 1,5%

• Tidak dipungut PPh Pasal 22

Berikut ini pembelian barang yang tidak dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah...

• Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)

• Pembayaran barang yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 (tdk termasuk PPN)

• Pembayaran atas pemakaian listrik

• Pembelian alat-alat kebersihan kantor dgn jumlah Rp2.200.000 (tdk termasuk PPN)

Bendahara Desa menyewa kendaraan milik Sdr. Bima dengan nilai sewa sebesar Rp5.000.000,- atas pembayaran tersebut, dipotong...

• PPh Pasal 21 sebesar 5% x 5.000.000

• PPh Pasal 21 sebesar 5% x 50% x 5.000.000

• PPh Pasal 23 sebesar 2% x 5.000.000

• Tidak dipotong PPh

PPN yang telah dipungut oleh Instansi Pemerintah Desa wajib disetor paling lambat...

• tanggal 10 Bulan Berikutnya

• tanggal 20 Bulan Berikutnya

• tanggal 15 Bulan Berikutnya

• Akhir Bulan Berikutnya

Mata Anggaran Penerimaan dan Kode Jenis Setor untuk belanja barang Instansi Pemerintah Desa adalah...

• 411122/910

• 411122/920

• 411122/930

• 411122/100