Pancasila XI

Pengadilan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden?

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan Tinggi

• Pengadilan Agama

• Pengadilan Militer

PTUN Singkatan dari

• Pengadilan Tinggi Usaha dan Negeri

• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

• Pengadilan Tinggi Usaha Negara

• Pengadilan Tata Usaha Negara

Lembaga yang terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden adalah?

• Pengadilan Militer

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Pengadilan Agama

badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer disebut?

• Pengadilan Militer

• Pengadilan Agama

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan tata Usaha Negara

Pengadilan tinggi agama berkedudukan di wilayah mana?

• Kabupaten

• Desa

• Provinsi

• Kota

kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh, Kecuali?

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan Tinggi

• Mahkamah Agung.

• Kepolisian

Lembaga yang berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan adalah?

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Militer

• Mahkamah Agama

pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Keagamaan kecuali?

• Perkawinan

• Waris

• Wakaf

• Sengketa Pegawai

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. kecuali?

• Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Memutus pembubaran partai politik.

• Memutus sengketa Ahli Waris

• Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut, Kecuali?

• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.

• Melampaui batas wewenang.

• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku