QUIZ PPKN CHAPTER 2 UNIT 5-7

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, apa urutan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• Peraturan Daerah Provinsi

• Ketetapan MPR

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Peraturan Pemerintah

Siapa yang berwenang menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011?

• Gubernur dan DPRD Provinsi

• Presiden dan DPR

• Kepala Desa dan Bupati

• MPR dan MA

Apa saja peraturan yang diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 selain tujuh jenis utama?

• Peraturan Desa dan Peraturan Menteri

• Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

• Undang-Undang dan Ketetapan MPR

• Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten

Apa yang menjadi penyebab utama tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia?

• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi

• Tidak ada harmonisasi antara dokumen perencanaan pembangunan dan kerangka regulasi

• Proses legislasi yang terlalu cepat di tingkat nasional

• Keterbatasan anggaran untuk penyusunan undang-undang

Berdasarkan laporan yang disusun oleh Bappenas dan PSHK pada tahun 2019, berapa banyak RUU dari usulan RPJPN dan Prolegnas 2015-2019 yang berhasil disahkan menjadi undang-undang?

• 3 RUU

• 14 RUU

• 12 RUU

• 70 RUU

Mengapa pemerintah memutuskan untuk membatalkan 3.143 Perda pada tahun 2016

• Perda-perda tersebut mempercepat pembangunan ekonomi daerah

• Perda-perda tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional dan menghambat investasi

• Perda-perda tersebut menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat

• Perda-perda tersebut berfungsi meningkatkan pendapatan daerah

Apa yang menjadi pegangan dalam hidup bernegara di Indonesia?

• Hanya Pancasila

• Hanya UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

• Undang-Undang yang lebih tinggi

Apa yang harus dipenuhi oleh seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• Harus menggunakan istilah yang sulit

• Tidak boleh merujuk pada UUD NRI Tahun 1945

• Harus merujuk pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

• Harus bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi

Dalam analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, apa yang menjadi salah satu tujuan utama dari undang-undang tersebut?

• Meningkatkan kekuasaan pemerintah pusat

• Mengembalikan otonomi asli desa

• Menyeragamkan sistem pemerintahan desa

• Mengurangi hak masyarakat desa

Apa yang menjadi implikasi penting dari pengakuan bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah landasan hukum yang harus diikuti dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

• Peraturan perundang-undangan dapat dibuat tanpa mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi

• Semua peraturan perundang-undangan dapat dianggap sah meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila

• Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi lebih ketat dan berlandaskan pada norma-norma yang lebih tinggi

• Hanya pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan yang sesuai dengan Pancasila