PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 PERIODE 2001

PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945 AMANDEMEN KETIGA TERJADI PADA TAHUN ..........

• 1999

• 2002

• 2001

• 2000

• 2004

APA TUJUAN DARI AMANDEMEN KETIGA?

• Menegakkan Demokrasi

• Melindungi HAM

• Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

• Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme

• Menciptakan Kerukunan Bangsa

Pada perubahan ketiga ini, memiliki materi baru terdiri

atas ......... 23 pasal dan 64 ayat

• 23 Pasal 64 Ayat

• 20 Pasal 19 Ayat

• 33 Pasal 2 Ayat

• 26 Pasal 8 Ayat

• 27 Pasal 7 Ayat

Pada perubahan ketiga ini, ada materi baru terdiri

atas beberapa pasal dan ayat yang menyangkut tentang pemilihan ......

• Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemilihan Umum, Pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

• Presiden dan Wakil Presiden, Bupati Gubernur, Kepala Daerah, RT/RW

• Presiden dan Wakil Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MPR, Bupati, Kepala Desa, RT/RW

• Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial, Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Menteri dalam Kementrian

• Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudikasi, Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)

Perubahan dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada tanggal ........

• 1-9 November 20001

• 10-15 November 2000

• 4-7 November 2001

• 26-28 Oktober 2001

• 1-26 Januari 2001

Materi Baru yang ada dalam perubahan Amandemen ketiga adalah, sebagai berikut :

• Bab tentang Pemilihan Umum

• Bab tentang Hal Keuangan

• Bab tentang kesejahteraan ekonomi

• Bab tentang kerukunan warga negara

• Bab tentang Kesatuan NRI

Sesuai dengan Perubahan Amandemen ketiga, Bab tentang bentuk dan kedaulatan. kedaulatan tertinggi dalam negara Indonesia berada di tangan .......

• Presiden

• Rakyat

• DPR

• MPR

• Mahkamah Agung

Tugas Utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah :

• Membuat Undang-undang

• Mengawasi Jalannya Pemerintahan

• Mengubah dan Menetapkan UUD

• Menetapkan APBN

• Menjalankan kekuasaan kehakiman

Sesuai dengan perubahan Bab 3. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah

• Parlementer

• Presidensial

• Federal

• monarki

• semi-presidensial

Lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia adalah .....

• MPR

• DPR

• MA

• BPK

• DPD