TOT Fasilitator Bimtek KPPS Pilkada 2024
Authored by Dulfikar Asmawi
Other
Professional Development
Used 14+ times
AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
15 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 10 pts
Yang tidak termasuk ke dalam Strategi Pembelajaran Efektif :
Memahami peserta
Memilih media yang tepat
Menggunakan hanya metode ceramah
Menciptakan lingkungan belajar nyaman
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 10 pts
Yang termasuk dasar hukum pelaksanaan pilkada serentak 2024 sebagai berikut, kecuali:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 10 pts
Penanganan pelanggaran Kode Etik KPPS dilakukan oleh….
Bawaslu Kabupaten/Kota
Panwascam
PPK
KPU Kabupaten/Kota
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 10 pts
Kode Etik penyelenggara pemilu adalah…
suatu kesatuan nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
suatu kesatuan pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
suatu kesatuan asas penyelenggaraan pemilu yang menjadi perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 10 pts
Dasar hukum kode etik badan adhoc penyelenggara pemilu/pemilihan, kecuali:
PKPU Nomor 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS.
PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 10 pts
Berikut adalah dokumen administrasi yang harus ada pada penetapan dan pengangkatan KPPS, kecuali:
Berita Acara Penggantian Calon Terpilih KPPS Pilkada, Beraita Acara Penetapan Pengangkatan KPPS Pilkada
Surat Keputusan Tentang Pengangkatan KPPS Pilkada, Surat Keputusan Tentang Penggantian Antarwaktu KPPS
Pengumuman Pengangkatan KPPS Pilkada, Surat Keputusan Tentang Pengangkatan KPPS Pilkada
Berita Acara Penetapan Ketua KPPS Pilkada, Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Ketua KPPS Pilkada
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
10 sec • 10 pts
Manakah pernyataan yang tidak benar:
Surat Keputusan Pengangkatan KPPS Pilkada ditandatangani oleh Ketua PPS atas Nama Ketua KPU Kabupaten, Kop surat menggunakan Kop KPU Kabupaten
Surat Keputusan Pengangkatan KPPS Pilkada ditandatangani oleh Ketua PPS atas Nama PPS, Kop surat menggunakan Kop PPS
Pengambilan Sumpah KPPS dilakukan oleh Ketua PPS
Pengambilan Sumpah KPPS boleh dilakukan oleh KPU Kabupaten atau PPK dengan pengambilalihan tugas
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
Continue with Google
Continue with Email
Continue with Microsoft
or continue with
%20(1).png)
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?
