Yang tidak termasuk ke dalam Strategi Pembelajaran Efektif :

• Memahami peserta
• Memilih media yang tepat
• Menggunakan hanya metode ceramah
• Menciptakan lingkungan belajar nyaman

Yang termasuk dasar hukum pelaksanaan pilkada serentak 2024 sebagai berikut, kecuali:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
• Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

Penanganan pelanggaran Kode Etik KPPS dilakukan oleh….

• Bawaslu Kabupaten/Kota
• Panwascam
• PPK
• KPU Kabupaten/Kota

Kode Etik penyelenggara pemilu adalah…

• suatu kesatuan nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
• suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
• suatu kesatuan pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
• suatu kesatuan asas penyelenggaraan pemilu yang menjadi perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Dasar hukum kode etik badan adhoc penyelenggara pemilu/pemilihan, kecuali:

• PKPU Nomor 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
• Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS.
• PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
• Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Berikut adalah dokumen administrasi yang harus ada pada penetapan dan pengangkatan KPPS, kecuali:

• Berita Acara Penggantian Calon Terpilih KPPS Pilkada, Beraita Acara Penetapan Pengangkatan KPPS Pilkada
• Surat Keputusan Tentang Pengangkatan KPPS Pilkada, Surat Keputusan Tentang Penggantian Antarwaktu KPPS
• Pengumuman Pengangkatan KPPS Pilkada, Surat Keputusan Tentang Pengangkatan KPPS Pilkada
• Berita Acara Penetapan Ketua KPPS Pilkada, Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Ketua KPPS Pilkada

Manakah pernyataan yang tidak benar:

• Surat Keputusan Pengangkatan KPPS Pilkada ditandatangani oleh Ketua PPS atas Nama Ketua KPU Kabupaten, Kop surat menggunakan Kop KPU Kabupaten
• Surat Keputusan Pengangkatan KPPS Pilkada ditandatangani oleh Ketua PPS atas Nama PPS, Kop surat menggunakan Kop PPS
• Pengambilan Sumpah KPPS dilakukan oleh Ketua PPS
• Pengambilan Sumpah KPPS boleh dilakukan oleh KPU Kabupaten atau PPK dengan pengambilalihan tugas

Jenis -Jenis Pelanggaran KPPS, kecuali:

• Mempunyai ikatan perkawinan dengan sekretariat
• Membuka kotak suara tanpa saksi dan pengawas
• Manipulasi perolehan suara
• Ikut berkampanye dan terdaftar pengurus parpol

Yang tidak termasuk Prinsip dan Kode Etik Penyelenggaran Pemilu/Pemilihan yaitu:

• kepentingan umum, aksesibilitas, efektif,
• professional, proporsional, pragmatis, jujur
• kepastian hukum, akuntabel, adil, tertib
• mandiri, efisien, terbuka

Berikut ini Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS kecuali:

• pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan
• pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan
• pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS lain dan tidak terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan
• pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan