PENDIDIKAN PANCASILA KELAS XI B

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945, konstitusi pertama Indonesia yang diberlakukan adalah...

• UUD Sementara 1950
• UUD RIS 1949
• UUD 1945
• Konstitusi RIS
• UUD Reformasi

Sistem pemerintahan yang digunakan selama periode UUDS 1950 adalah...

• Presidensial
• Parlementer
• Demokrasi Terpimpin
• Semi-Presidensial
• Federasi

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno karena...

• MPR dan DPR belum terbentuk
• Desakan rakyat untuk menghapuskan UUD 1945
• Gagalnya Konstituante menyusun konstitusi baru
• Sistem pemerintahan parlementer sangat stabil
• Munculnya ketegangan internasional

Pada periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965), sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia adalah...

• Demokrasi Liberal
• Demokrasi Konstitusional
• Demokrasi Terpimpin
• Demokrasi Parlementer
• Demokrasi Rakyat

Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan keputusan bahwa Indonesia menjadi negara serikat dengan konstitusi yang disebut...

• UUD 1945
• UUD Sementara 1950
• UUDS
• Konstitusi RIS
• UUD Reformasi

Perubahan konstitusi di Indonesia yang pertama kali dilakukan pada masa reformasi terjadi pada tahun...

• 1998
• 1999
• 2000
• 2001
• 2002

UUD Sementara 1950 berlaku di Indonesia sejak tanggal...

• 18 Agustus 1945
• 17 Agustus 1950
• 27 Desember 1949
• 5 Juli 1959
• 17 Agustus 1949

Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, sistem demokrasi yang dijalankan disebut...

• Demokrasi Pancasila
• Demokrasi Terpimpin
• Demokrasi Liberal
• Demokrasi Konstitusional
• Demokrasi Komunis

Pada periode reformasi, salah satu perubahan penting dalam UUD 1945 adalah...

• Menetapkan presiden seumur hidup
• Memperkuat kekuasaan eksekutif
• Menetapkan pemilihan presiden secara langsung
• Menghapuskan lembaga legislatif
• Meningkatkan kekuasaan presiden tanpa batas

Salah satu prinsip utama demokrasi yang diusung dalam sistem UUD 1945 adalah...

• Kekuasaan mutlak pemerintah
• Musyawarah mufakat
• Dominasi kelompok mayoritas
• Kekuasaan militer
• Monarki konstitusional