Periode UUDS 17 Agustus 1950 - 5 juli 1959

Periode UUDS 17 Agustus 1950 - 5 juli 1959

11th Grade

20 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Mata Uang Quiz

Mata Uang Quiz

9th - 12th Grade

15 Qs

pendidikan Pancasila

pendidikan Pancasila

9th - 12th Grade

15 Qs

UTS Pendidikan Pancasila 8

UTS Pendidikan Pancasila 8

9th - 12th Grade

20 Qs

Kelompok 6

Kelompok 6

9th - 12th Grade

20 Qs

ppkn kls 9 tipar

ppkn kls 9 tipar

9th - 12th Grade

20 Qs

Mapel PKN new

Mapel PKN new

9th - 12th Grade

20 Qs

KUIZ KEMERDEKAAN KKTP 2023

KUIZ KEMERDEKAAN KKTP 2023

9th - 12th Grade

20 Qs

Periode UUDS 17 Agustus 1950 - 5 juli 1959

Periode UUDS 17 Agustus 1950 - 5 juli 1959

Assessment

Quiz

Others

11th Grade

Hard

Created by

Devita Dwi

FREE Resource

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Siapa kabinet pertama pada masa UUDS 1950?

Kabinet Sukiman

Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Natsir

Kabinet Djuanda

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berapa Pasal yang ada di UUDS 1950?

146 pasal

37 pasal

36 pasal

197 pasal

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemilihan umum di Indonesia pertama kali diadakan pada

1 Desember 1956

22 April 1959

30 Mei 1959

29 September 1955

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Kapan Dekrit Presiden dilakukan

29 September 1955

1 Desember 1956

5 Juli 1959

22 April 1959

5.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

sebutkan isi dekrit presiden

Indonesia dan belanda sepakat membentuk Republik Indonesia serikat

pembentukan MPRS dan DPAS

Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik

Membubarkan badan Konstituante

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Mengapa undang-undang dasar ini dinamakan sementara?

Karena dianggap sudah menyelesaikan tugasnya

karena sifatnya hanya sementara

Karena gagal mencapai kesepakatan terkait dasar negara

Karena sudah ada kontitusi baru yang berlaku

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Amanat kepada sidang konstitusi yang memuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ketiga adalah

struktur organisasi negara yang digariskan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif

undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat sementara

struktur organisasi negara perlu diubah agar lebih fleksibel

undang-undang dasar negara Republik tahun 1945 tidak memempengaruhi jalannya pemerintahan

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?