PH 3 Kelas 8

Indonesia pernah memasuki era Demokrasi Parlementer sejak ….

• berlakunya UUD 1945
• berlakunya UUD Sementara 1950
• kemerdekaan Indonesia tahun 1945
• peristiwa 17 Agustus 1945

Sistem pemerintahan Negara Indonesia yang semula presidensil berubah menjadi parlementer. Artinya, pemerintahan dipimpin oleh ….

• Presiden
• Wakil Presiden
• Ketua DPR
• Perdana Menteri

Penyebab kabinet dalam sistem parlementer rentan mengalami pergantian adalah ….

• karena kabinet bertanggungjawab kepada presiden
• karena parlemen memiliki kekuatan untuk menjatuhkan kabinet
• karena perdana menteri memiliki kekuasaan mutlak
• karena rakyat langsung memilih kabinet

Indonesia pernah memasuki era Demokrasi Parlementer, kabinet pertama pada era tersebut dipimpin oleh ….

• Soekarno
• Mohammad Hatta
• M. Natsir
• Djuanda

Pada masa sistem pemerintahan parlementer sering terjadi pergantian kabinet, hal ini terbukti selama periode 1950 - 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak ….

• lima kali
• tujuh kali
• delapan kali
• sepuluh kali

Salah satu alasan Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden saat sistem parlementer adalah ….

• adanya konflik dengan presiden
• posisi wakil presiden kurang berperan
• tekanan dari parlemen
• perubahan konstitusi negara

Presiden Soekarno tidak didampingi wakil presiden dalam memimpin Negara Republik Indonesia hingga akhir periode kepemimpinannya sejak ….

• 1 Desember 1950
• 1 Desember 1956
• 1 Januari 1957
• 5 Juli 1959

Pada masa sistem pemerintahan parlementer sering terjadi pergantian kabinet, salah satunya kabinet Djuanda dengan masa kerja ….

• 1 Agustus 1953 - 24 Juli 1955
• 12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956
• 24 Maret 1956 - 14 Maret 1957
• 9 April 1957 - 5 Juli 1959

Dalam lingkup negara ada lembaga penyelenggara negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai undang-undang. Lembaga penyelenggara negara yang dimaksud adalah ….

• eksekutif, legislatif dan federatif
• legislatif, federatif dan yudikatif
• eksekutif, legislatif dan yudikatif
• yudikatif, federatif dan eksekutif

Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen adalah ….

• terbatasnya hak-hak asasi yang diatur
• kewenangan presiden terlalu dominan
• terlalu banyak pasal yang tidak relevan
• tidak adanya mekanisme check and balances