Test

Berikut merupakan alat-alat kelengkapan negara pada masa konstitusi RIS, kecuali . . ..

• Dewan parlemen

• Dewan perwakilan rakyat

• Mahkamah agung

• Mahkamah konstitusi

Sistem pemerintahan yang demokratis ditekadkan secara sungguh-sungguh ketika memasuki Masa Reformasi. Oleh karena itu, pemerintahan yang berlandaskan konstitusional harus disusun dengan konstitusi negara yang berisi pembatasan . . .

• kekuatan legislatif dan yudikatif; jaminan atas HAM serta hak-hak warga negara

• kekuasaan konstitutif dan eksekutif; jaminan atas HAM serta hak-hak warga negara

• kekuasaan presiden dan wakil presiden; jaminan atas HAM serta hak-hak warga negara

• kekuataan legislatif dan eksekutif; jaminan atas HAM serta hak-hak warga negara

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai saat ini memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1998 massa menuntut pemerintah mengamandemen UUD NRI Tahun 1945. Gambaran yang terjadi dengan demokrasi Indonesia saat ini apabila saat itu massa tidak menuntut amandemen UUD NRI tahun 1945 ialah . . .

• sistem demokrasi Indonesia tidak berjalan lancar, khususnya dalam rotasi kekuasaaan pemerintahan

• korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat ditekan dengan kekuasaan pemerintah

• pemilihan umum tidak akan terjadi karena presiden secara langsung menunjuk anggota MPR

• kehidupan demokrasi Indonesia tetap nyaman seperti dulu sebelum reformasi

Dalam perjalanan sejarah ketatatnegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Salah satunya Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut sejalan dengan salah satu prinsip demokrasi, yaitu . . .

• Pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat

• jaminan terhadap HAM

• hak-hak minoritas

• Demokrasi rakyat

Keberadaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang. Perjalanan tersebut dimulai pada tahun 1945 saat disahkan sampai akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. pada masa itu, konstitusi Indonesia sempat mengalami beberapa pergantian, seperti pernah diberlakukannya UUD 1950. Bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan pada masa berlakuknya UUDS 1950 adalah . . .

• Republik dan parlementer

• monarki dan parlementer

• serikat dan parlementer

• kesatuan dan republik

negara Indonesia pada masa 1949 – 1950 adalah . .

• Republik

• Serikat

• Parlementer

• Kesatuan

Pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Berikut peristiwa demokrasi pada 1945-1949 yang menyebabkan perubahan ketatanegaraan dari sistem kabinet presidensial menjadi parlementer, yaitu . . .

• Konferensi Meja BUndar (KBM) 1949

• Maklumat 14 November 1945

• Maklumat 3 November 1945

• Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Bentuk pemerintahan pada masa 1959 – 1966 adalah . .

• Republik

• Monarki

• Kesatuan

• Serikat

Suatu tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen disebut….

• Era reformasi

• orde lama

• orde baru

• orde revolusi

Pada masa pemerintahan Orde Baru pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan. Beberapa program dalam bidang pendidikan dapat dilaksanakan dan kebutuhan pangan terpenuhi. Akan tetapi, pada masa ini justru terdapat tuntutan rakyat untuk melakukan reformasi. Peristiwa tersebut menandakan ada aspek yang perlu dievaluasi pada masa Orde Baru, yaitu . . .

• maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup

• kebijakan perekonomian pemerintah lebih memihak negara asing sehingga pemerintah perlu memperhatikan perekonomian nasional

  kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

• kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kurang sejalan dengan aspirasi rakyat sehingga diperlukan penyelarasan dengan suara rakyat

• pembangunan hanya terpusat pada wilayah tertentu sehingga masyarakat menuntut dilakukan reformasi