WBS dan Benturan Kepentingan

1. Apa tujuan utama diterbitkannya KMK Nomor 475 Tahun 2023?

• A. Menegakkan disiplin pegawai
• B. Mencegah, mendeteksi, merespon, memonitor, dan mengevaluasi benturan kepentingan
• C. Mengatur tata kelola perusahaan negara
• D. Menyelesaikan konflik internal pegawai

2. Siapa saja yang diwajibkan mengikuti pedoman ini?

• A. Pegawai Negeri Sipil
• B. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
• C. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan
• D. Semua jawaban benar

3. Apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan dalam KMK ini?

• A. Situasi yang memengaruhi objektivitas keputusan
• B. Konflik internal antarpegawai
• C. Ketidakseimbangan wewenang
• D. Penolakan tugas oleh pegawai

4. Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan adalah:

• A. Transparansi dan akuntabilitas
• B. Integritas dan profesionalisme
• C. Mengutamakan kepentingan publik dan tanggung jawab pribadi
• D. Semua jawaban benar

5. Setiap pegawai wajib membuat Deklarasi Data Pegawai paling lambat:

• A. 31 Desember 2023
• B. 30 Juni 2024
• C. 1 Januari 2024
• D. Tidak ada batas waktu

6. Apa yang harus dilakukan pegawai jika terjadi perubahan data terkait potensi benturan kepentingan?

• A. Mengabaikan perubahan
• B. Melaporkan perubahan dalam waktu 1 bulan
• C. Membuat laporan dalam waktu 6 bulan
• D. Tidak wajib melaporkan

7. Kondisi berikut dapat dianggap sebagai potensi benturan kepentingan, kecuali:

• A. Kepemilikan saham di perusahaan tertutup
• B. Hubungan keluarga dengan atasan langsung
• C. Pengelolaan usaha yang tidak terkait tugas
• D. Pemberian izin usaha oleh pihak lain

8. Dalam penanganan risiko tinggi benturan kepentingan, salah satu langkah yang dilakukan adalah:

• A. Pembatasan kewenangan pegawai
• B. Penarikan dari tugas yang menimbulkan benturan
• C. Mutasi ke unit lain
• D. Semua jawaban benar

9. Deklarasi Benturan Kepentingan wajib dilaporkan kepada:

• A. Menteri Keuangan
• B. Atasan langsung
• C. Unit Kepatuhan Internal
• D. Semua jawaban benar

10. Apa yang dimaksud dengan Laporan Penghindaran Potensi Benturan Kepentingan?

• A. Laporan untuk mencegah situasi benturan kepentingan
• B. Dokumen penolakan tugas
• C. Surat permintaan izin rangkap jabatan
• D. Deklarasi kerja sama antarunit