Kode Etik

1. Apa tujuan utama diterapkannya Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan DJP?

• A. Menjamin disiplin pegawai
• B. Menjaga citra institusi
• C. Meningkatkan profesionalisme
• D. Semua jawaban benar

2. Apa yang dimaksud dengan “benturan kepentingan”?

• A. Situasi di mana pegawai bekerja tanpa standar operasional
• B. Situasi di mana kepentingan pribadi memengaruhi keputusan profesional
• C. Situasi di mana pegawai melanggar hukum
• D. Semua jawaban salah

3. Kode Etik dan Kode Perilaku DJP berlandaskan pada nilai-nilai berikut, kecuali:

• A. Profesionalisme
• B. Integritas
• C. Efisiensi
• D. Sinergi

4. Siapa yang bertanggung jawab untuk membentuk Majelis Kode Etik di tingkat DJP?

• A. Menteri Keuangan
• B. Direktur Jenderal Pajak
• C. Kepala Kanwil DJP
• D. Unit Kepatuhan Internal (UKI)

5. Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dapat dilakukan melalui, kecuali:

• A. Saluran telepon
• B. Surat elektronik
• C. Media sosial pegawai
• D. Surat tertulis

6. Nilai dasar ASN yang harus dijunjung tinggi mencakup:

• A. Memegang teguh ideologi Pancasila
• B. Menjalankan tugas secara profesional
• C. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
• D. Semua jawaban benar

7. Apa sanksi moral yang dapat dikenakan kepada pegawai DJP yang melanggar Kode Etik?

• A. Pemecatan
• B. Pernyataan tertutup atau terbuka
• C. Skorsing
• D. Mutasi

8. Pegawai yang menerima fasilitas dari wajib pajak untuk kepentingan pribadi melanggar nilai:

• A. Integritas
• B. Profesionalisme
• C. Sinergi
• D. Kesempurnaan

9. Apa tujuan pembentukan Majelis Kode Etik?

• A. Memberikan pembinaan kepada pegawai
• B. Memeriksa pelanggaran dan memberikan sanksi
• C. Meningkatkan pelayanan publik
• D. Menyusun SOP baru

10. Kode Etik melarang pegawai DJP melakukan, kecuali:

• A. Menghindari benturan kepentingan
• B. Memanfaatkan waktu kerja untuk kepentingan pribadi
• C. Meminta imbalan kepada wajib pajak
• D. Membicarakan rahasia jabatan di tempat umum