Perjadin

Dasar Hukum terbaru Perjadin, kecuali

• PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Jo. PMK Nomor 119 Tahun 2023
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-23/PB/2013

Latar Belakang Perubahan PMK 113/PMK.05/2012 dalam aspek perkebangan teknologi sebagai berikut, kecuali

• Pencegahan perjalanan dinas fiktif dan penyimpangan perjalanan dinas
• Penggunaan sistem elektronik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
• Pemanfaatan geotagging sebagai bukti pelaksanaan perjalanan dinas
• Digitalisasi birokrasi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tempat Sah adalah lokasi Kota Pelaksana SPD berada secara sah, diantaranya, kecuali

• lokasi pelaksanaan flexible working space,
• lokasi cuti dan lokasi ketika sedang menjalani libur resmi
• Lokasi homebase
• Tempat Tujuan penugasan Perjalanan Dinas lainnya.

Berikut komponen Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan secara Riil dan Berpedoman pada PMK SBM:

• Biaya Transpor, Uang Harian, Sewa Kendaraan, Biaya Jenazah
• Biaya Transpor, Biaya Penginapan, Sewa Kendaraan, Biaya Jenazah
• Uang Harian, Biaya Transpor, Sewa Kendaraan, Biaya Jenazah
• Biaya Penginapan , Uang Harian, Sewa Kendaraan, Biaya Jenazah

Biaya penginapan sebesar 30% tidak diberikan untuk, kecuali

• Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
• Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; dan
• Perjadin Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
• Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan/ tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya

Biaya perjalanan dinas pindah diberikan kepada: kecuali

• Pelaksana SPD dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah
• Biaya Transpor keluarga
• Pelaksana SPD dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri
• Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang

Berikut Pernyataan yang benar mengenai lampiran SPJ Perjadin yang harus disampaikan kepada PPK paling lambat 5 hari kerja setelah perjadin dilaksanakan kecuali

• ST yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
• SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
• tiket pesawat, boarding pass, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
• Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX PMK 113/2012 Apabila bukti pengeluaran rill diperoleh.

Penerbitan surat tugas dilakukan menggunakan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut, kecuali

• Pemberi tugas;
• Biaya pelaksanaan tugas
• Pelaksana tugas;
• Waktu dan tempat pelaksanaan tugas

Pengendalian Internal yang dilakukan Penerbit Surat Tugas, kecuali

• Melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas;
• Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota hanya sampai dengan 8 jam, kecuali pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiaannya lebih dari 8 jam;
• Melakukan pembebanan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap memprioritaskan pencapaian kinerja dengan berpedoman pada PMK SBM.
• Memastikan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai Surat Tugas dan bukti kehadiran