UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi PKN KLS 7 PKT B MODUL 3

Match the following descriptions with the correct definition of UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Undang-undang yang mengatur pajak.

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi yang mengatur dasar hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia.

• Konstitusi yang mengatur dasar hukum dan sistem pemerintahan.

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah undang-undang yang mengatur pajak di Indonesia.

• Dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum.

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah peraturan daerah yang berlaku di provinsi tertentu.

• Peraturan daerah di provinsi tertentu.

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dokumen sejarah yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Siapa yang merumuskan UUD 1945?

• Komite Nasional Indonesia (KNI)

• Pemerintah Kolonial Belanda

• Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

• Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Apa fungsi Mahkamah Konstitusi?

• Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa pemilu, dan memberikan pendapat hukum.

• Mengawasi pelaksanaan anggaran negara

• Menetapkan undang-undang baru

• Menyelesaikan sengketa antara lembaga pemerintah

Sebutkan salah satu tugas Mahkamah Konstitusi!

• Mengadili kasus pidana.

• Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

• Menetapkan undang-undang baru.

• Menyusun anggaran negara.

Konstitusi adalah (a)   yang mengatur suatu negara.

• Konstitusi adalah undang-undang yan
• Konstitusi adalah dokumen yang menj
• Konstitusi adalah peraturan yang ha
• Konstitusi adalah hukum dasar yang

Jelaskan peran UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa!

• UUD 1945 hanya mengatur aspek ekonomi negara.

• UUD 1945 hanya berfungsi sebagai dokumen sejarah.

• UUD 1945 berperan sebagai dasar hukum, pedoman pemerintahan, dan jaminan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa.

• UUD 1945 tidak memiliki pengaruh dalam pemerintahan.

Match the following statements regarding the consequences of a law that contradicts the UUD 1945.

• Undang-undang tersebut tidak akan dihapus.

• Undang-undang tersebut dianggap tidak berlaku.

• Undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

• UUD 1945 akan diubah untuk mengakomodasi undang-undang tersebut.

• Mahkamah Konstitusi akan memberikan dukungan.

• Undang-undang tersebut akan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi.

• Perubahan konstitusi mungkin diperlukan.

• Undang-undang tersebut akan tetap berlaku.

Sebutkan salah satu perubahan yang terjadi pada UUD 1945!

• Penambahan Pasal 28 tentang hak asasi manusia.

• Perubahan Pasal 37 tentang amandemen UUD.

• Penambahan Pasal 22E tentang pemilihan umum.

• Penghapusan Pasal 1 tentang kedaulatan rakyat.

Apa yang dimaksud dengan judicial review?

• Judicial review adalah pengawasan terhadap tindakan legislatif oleh eksekutif.

• Judicial review adalah proses pemilihan umum untuk memilih hakim.

• Judicial review adalah penilaian pengadilan terhadap keabsahan tindakan pemerintah berdasarkan konstitusi.

• Judicial review adalah penilaian terhadap kebijakan luar negeri pemerintah.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi? (a)  

• Hanya individu yang memiliki kekuas
• Organisasi internasional tanpa kepe
• Hanya lembaga negara yang tidak ter
• Individu, kelompok masyarakat, atau