SOAL PKN KELAS 9

Pada tanggal 30 September 1965, terjadi pemberontakan yang didalangi Partai Komunis Indonesia dengan tujuan mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis yang dipimpin oleh ....

• Muso

• DN. Aidit

• Letkol Untung

• Kartosuwiryo

Sistem hukum di Indonesia dibuat secara Hirearkis, yang artinya... .

• Bertingkat

• Sederajat

• Sepadan

• berulang-ulang

Salah satu ciri dari hukum tertulis adalah, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Di bawah ini yang merupakan pihak berwenang dalam membuat aturan undang-undang di Indonesia adalah... .

• Rakyat, dan presiden

• lembaga yudikatif, dan lembaga legislative

• Presiden, dan lembaga legislative

• lembaga legislatif, dan rakyat

Hukum tertulis juga harus mengikat secara menyeluruh, artinya... .

• hukum berlaku bagi sebagian orang

• hukum berlaku bagi masyarakat dan pemerintah

• hukum berlaku bagi masyarakat

• hukum berlaku bagi pemangku kebijakan

Peraturan Pemerintah pada proses pembuatannya dibuat oleh Pemerintah yang pada saat itu menjabat, yaitu... .

• Presiden dan Wakil Presiden

• Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Presiden dan dibantu Menteri

• Presiden dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....

• UUD 1945

• Peraturan Pemerintah

• Undang-undang

• Pancasila

Tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah....

• Agar masyarakat kebal hukum

• bersifat universal

• hukum tak pandang derajat

• Agar tertib dan damai

UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa ”Negara Indonesia adalah negara hukum” terdapat pada Pasal . . . .

• 1 ayat 1

• 1 ayat 3

• 1 ayat 2

• 1 ayat 4

Perhatikan peraturan berikut! 1) Undang-Undang/perpu 2) UUD NRI Tahun 1945 3) Peraturan pemerintah 4) Perda kabupaten / kota 5) Ketetapan MPR 6) Perda Provinsi 7) Perpres Tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan oleh angka....

• 1), 2), 5), 3), 6), 4), dan 7)

• 2), 5), 1), 3), 7), 6), dan 4)

• 7), 2), 5), 3), 1), 4), dan 6)

• 2), 1), 5), 7), 3), 6), dan 4)

Tata urutan peraturan perundangan undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang undangan memiliki hierarki/ tingkatan, yang dimaksud Hierarki adalah ...

• Peraturan dibawah mendasari peraturan diatasnya

• Peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya

• Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan

• Peraturan dibawah harus sejalan dan tidak boleh melanggar peraturan diatasnya