TO PPPK Pengelola Layanan Operasional

Pengadaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres adalah ?

• Pengadaan investasi di PT. Pertamina yang sebagian pembiayaannya dibebankan APBN

• Pengadaan investasi K/L/D/I yang sebagian pembiayaannya bersumber dari APBN/D

• Pengadaan investasi di lingkungan BUMN/D dengan sumber dana seluruhnya dari non APBN/D

• Pengadaan pada pemerintah daerah yang sumber dananya dari pinjaman luar negeri

• Pengadaan pada pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBN/D

Pojka ULP bertugas antara lain ?

• Menjamin agar pelaksanaan kontrak kerjasama berjalan

• Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa

• Menetapkan paket-paket dalam penyediaan barang/jasa

• Menetapkan besaran anggaran pembelian barang/jasa

• Menetapkan pekerjaan yang akan dilakukan / rencana kerja

Di bawah ini yang termasuk ke dalam kebijakan umum dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya adalah ?

• Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

• Menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan

• Pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

• Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya

• Pengadaan barang/jasa dilakukan secara transparan dan terbuka serta mendapat legitimasi dari pemerintah pusat atau daerah

Di bawah ini siapakah yang memiliki wewenang dalam penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa ?

• Sekretaris daerah

• Pengguna anggaran

• Pejabat pengadaan

• Pokja ULP

• Pejabat pembuat komitmen

Menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu ?

• Transparan

• Akuntabel

• Efisien

• Efektif

• Terbuka

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip ?

• Transparan

• Akuntabel

• Efisien

• Efektif

• Terbuka

Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak ditetapkan oleh ?

• Sekretaris daerah

• Pengguna anggaran

• Pejabat pengadaan

• Pokja ULP

• Pejabat pembuat komitmen

Tindakan pokja ULP dengan memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam evaluasi penawaran kepada seluruh peserta merupakan tindakan yang menaati prinsip dasar yang berupa ?

• Taat kepada aturan pemerintah dan ketentuan pengadaan barang/jasa

• Efisien dan efektif dalam pengadaan barang/jasa

• Transparan sehingga penyedia akan bersaing secara sehat

• Bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa

• Efektif sehingga dapat diterima oleh seluruh peserta pengadaan barang/jasa

Untuk mencegah terjadinya kolusi diantara penyedia barang/jasa karena jumlah penyedia yang terbatas dan dapat berpotensi merugikan keuangan negara. Apakah yang dapat dilakukan untuk menangulangi hal tersebut ?

• Mengingatkan kepada para penyedia barang/jasa tentang etika pengadaan ( PPK, Pokja, ULP ) dan penyedia barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebooran uang negara/daerah

• Mengingatkan para penyedia barang/jasa tentang UU larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat (UU No.5/1999) yang mempunyai sanksi hukum yang berat

• Mengingatkan penyedia barang/jasa atas usaha bersama yang sedang marak dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi yang telah banyak merugikan negara

• Menyusun HPS yang benar-benar mencerminkan harga pasar, sehingga walaupun harga penawaran terendah sangat mendekati HPS, harga tersebut tetap mewakili harga pasar

• Menyusun HPS yang benar-benar mencerminkan harga pasar, sehingga walaupun harga penawaran terendah sangat mendekati HPS, harga tersebut tetap mewakili harga penyedia pengadaan barang/jasa

Pejabat pengadaan barang/jasa tidak dapat melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode ?

• E-tendering sampai dengan nilai Rp 200 juta

• Penunjukan langsung dengan nilai Rp 300 juta

• Pengadaan langsung

• Pengadaan melalui E-katalog

• Pengadaan dibawah Rp 200 juta