Quiz Harmonisasi Peraturan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk...

• Menciptakan tumpang tindih peraturan.

• Mewujudkan keselarasan dan kesatuan sistem hukum.

• Memperbanyak jumlah peraturan perundang-undangan.

• Mengurangi peran lembaga legislative

Salah satu contoh hambatan dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah...

• Adanya kemauan politik yang kuat.

• Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten.

• Keterbatasan anggaran.

• Adanya kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan.

Asas lex specialis derogat legi generali memiliki arti bahwa...

• Peraturan yang lebih baru selalu mengalahkan peraturan yang lebih lama.

• Peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum.

• Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

• Semua peraturan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia adalah...

• Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang

• Undang-Undang Dasar 1945

• Peraturan Daerah

Apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan?

• Urutan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan

• Tingkat kepentingan suatu peraturan perundang-undangan

• Jumlah pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan

• Waktu berlakunya suatu peraturan perundang-undangan

Apa yang dimaksud dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan?

• Proses pembuatan peraturan perundang-undangan baru.

• Upaya untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan.

• Penghapusan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan.

• Perubahan isi dari suatu peraturan perundang-undangan

Mengapa sinkronisasi peraturan perundang-undangan penting dilakukan?

• Agar pemerintah dapat membuat peraturan baru dengan mudah.

• Supaya beban masyarakat dalam mematuhi peraturan menjadi lebih ringan.

• Agar pemerintah dapat lebih leluasa dalam membuat kebijakan.

• Untuk menghindari terjadinya konflik hukum dan ketidakpastian hukum

Apa yang terjadi jika peraturan perundang-undangan tidak disinkronkan dengan baik?

• Terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara.

• Hukum menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

• Kepastian hukum menjadi lebih terjamin.

• Proses pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi lebih cepat.

Apa yang dimaksud dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan?

• Proses penggabungan beberapa peraturan menjadi satu.

• Upaya menyelaraskan berbagai peraturan agar tidak saling bertentangan.

• Pembatalan peraturan yang sudah tidak relevan.

• Perubahan isi dari suatu peraturan.

Manakah dari contoh berikut yang paling tepat menggambarkan penerapan asas lex superior derogat legi inferiori?

• Seorang siswa melanggar peraturan sekolah, sehingga mendapat hukuman skorsing.

• Sebuah perusahaan melakukan pencemaran lingkungan dan dikenai sanksi oleh pemerintah daerah, namun kemudian mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

• Sebuah peraturan daerah tentang jam malam bertentangan dengan undang-undang tentang kebebasan berkumpul, sehingga peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak berlaku.

• Seorang warga negara melakukan tindakan pidana dan diadili di pengadilan negeri.