Quiz Peraturan Perundang-undangan

Tingkat peraturan yang diatur.

Tujuan yang ingin dicapai.

Subjek yang melakukan kegiatan tersebut.

Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut.

Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.

Peraturan yang lebih tinggi hierarkinya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Semua peraturan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah

Urutan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan

Tingkat kepentingan suatu peraturan perundang-undangan

Jumlah pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan

Waktu berlakunya suatu peraturan perundang-undangan

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan baru.

Upaya untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan.

Penghapusan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan.

Perubahan isi dari suatu peraturan perundang-undangan

Agar pemerintah dapat membuat peraturan baru dengan mudah.

Supaya beban masyarakat dalam mematuhi peraturan menjadi lebih ringan.

Agar pemerintah dapat lebih leluasa dalam membuat kebijakan.

Untuk menghindari terjadinya konflik hukum dan ketidakpastian hukum

Terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara.

Hukum menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Kepastian hukum menjadi lebih terjamin.

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi lebih cepat.

Proses penggabungan beberapa peraturan menjadi satu.

Upaya menyelaraskan berbagai peraturan agar tidak saling bertentangan.

Pembatalan peraturan yang sudah tidak relevan.

Perubahan isi dari suatu peraturan.

Seorang siswa melanggar peraturan sekolah, sehingga mendapat hukuman skorsing.

Sebuah perusahaan melakukan pencemaran lingkungan dan dikenai sanksi oleh pemerintah daerah, namun kemudian mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

Sebuah peraturan daerah tentang jam malam bertentangan dengan undang-undang tentang kebebasan berkumpul, sehingga peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Seorang warga negara melakukan tindakan pidana dan diadili di pengadilan negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.

Peraturan desa yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala desa.

Peraturan pemerintah pusat yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam.

Perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan pekerja.