Budaya Taat Hukum

Untuk membangun budaya hukum Pancasila, diperlukan kesadaran hukum setiap warga negaranya. Pengertian dari kesadaran hukum adalah …..

• keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku

• pergaulan hidup secara damai yang diperoleh dengan upaya mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyaraka

• kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang kaitannya dengan hukum yang berlaku

• upaya menilai apakah hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan

• mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, namun belum mau mengubah keadaan tersebut agar menjadi lebih baik

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan "negara hukum"?

• Negara yang seluruh tatanan kehidupannya diatur oleh hukum

• Negara yang mengutamakan hukum pidana dalam menegakkan keadilan

• Negara yang hukum utamanya berasal dari undang-undang dasar

• Negara yang tidak mengenal hierarki perundang-undangan

• Negara yang seluruhnya beroperasi atas dasar hukum adat

Salah satu tujuan hukum adalah melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan. Contoh penerapan hukum yang adil dalam masyarakat adalah...

• Membebaskan masyarakat dari kewajiban membayar pajak

• Memberikan sanksi yang sama untuk semua pelanggar tanpa memandang status

• Menentukan hukuman sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat

• Menghukum pelanggar hukum yang berasal dari kalangan tertentu

• Menggunakan undang-undang luar negeri sebagai pedoman

Tingkat ketaatan hukum ditunjukkan melalui sikap dan perilaku disiplin. Motivasi ketaatan hukum yang diharapkan dari setiap warga negara ialah
mematuhi hukum karena …..

• Dipaksa oleh keadaan

• Dorongan diri sendiri

• Kebiasaan masyarakat

• Takut pada sanksi

• Malu pada petugas

Perilaku taat hukum diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut ini merupakan contoh
perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat yaitu …..

• menjaga hubungan baik dengan tetangga

• membuat KTP jika sudah berumur 17 tahun

• melaksanakan piket kebersihan kelas

• mematuhi prosedur dalam pembuatan SIM

• membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Akibat yang ditimbulkan apabila tidak berperilaku disiplin terhadap norma dan peraturan hukum yang berlaku yaitu …..

• mengganggu tata pergaulan yang harmonis

• meresahkan kehidupan yang aman dan nyaman

• menjadi perhatian aparat penegak hukum

• dikenal luas oleh anggota masyarakat

• berkurangnya rasa simpati dalam pertemanan

Hak dan kewajiban dilaksanakan secara selaras, serasi, dan seimbang. Pengertian selaras, serasi, dan seimbang adalah …..

• hak yang dimiliki tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban

• mengutamakan pemenuhan hak daripada kewajiban

• bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku

• sesuai atau harmonis antara hak dengan kewajiban

• tidak hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban

Indonesia adalah negara hukum. Maka, penegakan peraturan perundang-undangan penting dilaksanakan di Indonesia. Manfaat penegakan hukum adalah sebagai berikut, kecuali....

• mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat

• menyelesaikan konflik antar-individu maupun antar-kelompok

• menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial

• menguntungkan orang-orang kaya dan berpendidikan

• menegakkan keadilan di tengah masyarakan

Salah satu faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah...

• kurangnya sosialisasi hukum

• kelebihan informasi mengenai hukum

• tingkat pendidikan yang terlalu tinggi

• kebebasan berekspresi yang dibatasi

• penerapan hukum yang terlalu ketat

Salah satu ciri budaya taat hukum adalah adanya kesadaran kolektif untuk mematuhi hukum tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam konteks ini, bagaimana peran sekolah dalam membentuk budaya taat hukum di kalangan siswa?

• memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran peraturan

• menyediakan materi hukum dalam kurikulum

• membimbing siswa untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan hukum

• menghindari konflik antara siswa dan guru terkait peraturan

• membatasi akses siswa terhadap informasi tentang hukum