soal pkn kelas x sman 1 meluhu

1. Lembaga negara yang berfungsi untuk membuat undang-undang adalah...

• a. Mahkamah Konstitusi

• b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• c. Presiden

• d. Mahkamah Agung

Answer explanation

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang memiliki tugas utama untuk membuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki fungsi yudisial, sedangkan Presiden berperan dalam eksekusi undang-undang.

2. Yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah...

• a. Presiden

• b. Dewan Perwakilan Rakyat

• c. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

• d. Mahkamah Konstitusi

Answer explanation

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD itu sendiri.

3. Lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menguji peraturan perundang-undangan adalah...

• a. Mahkamah Agung

• b. Mahkamah Konstitusi

• c. Badan Pemeriksa Keuangan

• d. Komisi Yudisial

Answer explanation

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan menguji peraturan perundang-undangan, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

• 4.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk...

• A. Membuat peraturan perundang-undangan

• B. Mengangkat Presiden

• C. Menyelesaikan sengketa pemilu

• D. Menyusun anggaran negara

Answer explanation

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan utama untuk membuat peraturan perundang-undangan, yang merupakan fungsi legislatif. Pilihan lain tidak sesuai dengan kewenangan DPR.

5. 5.Kewenangan Mahkamah Agung menurut UUD 1945 adalah...

• A. Mengadili sengketa hasil pemilu

• B. Mengadili perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara

• C. Mengatur kebijakan luar negeri

• D. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Answer explanation

Kewenangan Mahkamah Agung menurut UUD 1945 mencakup mengadili perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, sehingga pilihan B adalah jawaban yang tepat. Pilihan lainnya tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur.

6. 6.Menurut UUD 1945, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang?

• A. Presiden dan DPR

• B. Presiden dan Mahkamah Konstitusi

• C. DPR dan MPR

• D. Presiden dan Mahkamah Agung

Answer explanation

Menurut UUD 1945, kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang dimiliki oleh Presiden dan DPR. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Presiden dan DPR.

7. 7. Kewenangan apa yang dimiliki oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)?

• A. Menyusun anggaran negara

• B. Mengawasi jalannya pemerintahan

• C. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

• D. Menetapkan kebijakan ekonomi

Answer explanation

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang merupakan tugas utama mereka dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara.

• 8.DPR dapat memberhentikan Presiden dalam keadaan tertentu dengan kewenangan yang disebut...

• A. Hak interpelasi

• B. Hak angket

• C. Hak impeachment

• D. Hak budgeting

Answer explanation

DPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden melalui proses yang disebut hak impeachment. Ini adalah mekanisme untuk mengadili dan memecat Presiden dalam keadaan tertentu, berbeda dengan hak interpelasi, angket, dan budgeting.

9.Kewenangan untuk menetapkan undang-undang dasar dan menyusun perubahan UUD 1945 terdapat pada...

• A. MPR

• B. DPR

• C. Presiden

• D. Mahkamah Konstitusi

Answer explanation

Kewenangan untuk menetapkan undang-undang dasar dan menyusun perubahan UUD 1945 terdapat pada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, sehingga jawaban yang benar adalah A. MPR.

• 10.Menurut UUD 1945, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara konstitusional adalah...

• A. Mahkamah Agung

• B. Mahkamah Konstitusi

• C. Komisi Yudisial

• D. DPR

Answer explanation

Menurut UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang mengadili perkara konstitusional, termasuk pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Mahkamah Konstitusi.