LATIHAN SOAL PERSIAPAN SAS KELAS XI GANJIL 2024

Indonesia merupakan negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dsar merupakan sebagian dari hukum dasar di Indonesia. Hal ini berrati …

• Disamping UUD 1945 tidak ada dasar yang lainnya

• Disamping UUD 1945 masih terdapat hukum lain yang tertulis

• Disamping UUD 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis

• UUD 1945 tidak dapat diubah

• UUD 1945 tidak dapat dikurangi37 pasal, 16 pasal aturan peralihan

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya, pokok-pokok tersebut dijabarkan atau dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 mealalui …

• Bentuk-bentuknya

• Jumlah kalimatnya

• Alenia-alenianya

• Pasal-pasalnya

• Jumlah katanya

Pada tahun 1998 terjadi reformasi besar-besarandi pemerintahan Republik Indonesia dan pergantian presiden yang baru. Disini UUD 1945 mengalami beberapa perubahan/amandemen. Amandemen I sampai dengan amandemen IV. Sebelum diamandeme, Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas …

• 4 bab, 37 pasal, 16 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan

• 16 bab, 4 pasal, 37 atutan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan

• 37 bab, 16 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan

• 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan

• Terdiri dari 2 bab, 37 pasal aturan peralihan dan 16 pasal aturan tambahan

Menurut UUD 1945 amandemen, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memliliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui …

• PEMILU

• Pemilihan oleh DPRD

• Pemilihan oleh Partai Politik

• Pemilihan oleh Presiden

• Dipilih oleh MPR

Sejak tanggal 27 Desember 1949, Konstitusi Indonesia masih memberlakukan Konstitusi RIS atau Republic Indonesia Serikat, lalu pada perode selanjutnya berlaku UUDS 1950. UUD Sementara 1950 berlaku di Indonesia pada tanggal …

• 5 Juli 1959-21 Mei 1989

• 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959

• 18 agustus 1945-27 Desember 1949

• 27 desmeber 1949-17 Agustus 1950

• 5 Juli 1959-11 Maret 1966

Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada suatau negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam UUD 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Salah satu tujuan perubahan/amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah …

• Memberikan pengukuhan hukum pemerintahan

• Memebentuk struktur ketatanegaraan

• Menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara

• Mewujudkan kebebasan perpendapat

• Mempertegas kekuasaan pemerintah

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan …

• Sebagai wujud penghormatan terhadapa hasil perjuangan bangsa

• Pasal-paal UUD 1945 telah diubah

• Merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya negara

• Merupakan kaidah yang fundamental terbentuknay negara

• Telah disepakati oleh MPR tidak akan mengubah

Indonesia pernah memberlakukan beberapa konstitusi. Dari keempat konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu prinsip suatu negara bisa dikatakan demokratis yakni harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Yang dimaksud prinsip akuntabilitas adalah …

• Semua pemegang jabatan yang dipilih rakyat, harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan, perilaku, dan kebijakan yang diambil kepada rakyat

• Pergantian pemegang jabatan dilakukan secara teratur dan damai

• Semua orang memiliki peluang yang sama dalam mengisi kekososngan jabatan.

• Setiap warga negara dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas.

• Pemilihan umum yang dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan rotasi kepemimpinan

Pada masa UUDS 1950, terjadi gejolak yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil. Tercatat pada periode 1950-1959, terjadi tujuh kali pergantian cabinet. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan pemerintah daerah karena pusat sibut dengan pergantian cabinet dan tidak memperhatikan daerah. Selain itu, Konstituante sebagai badan yang diberi tugas untuk menyusun undnag-ndang permanen ternyata tidak berhasil. Soekarno pun mengeluarkan dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisikan 3 hal. Salah satu isi dari Dekrit Presiden adalah …

• Pembentukan Komite Nasional

• Pembentuka MPRS dan DPAS

• Dibentuknya konstituante baru lagi

• Dibubarkannya partai-partai pilitik Indonesia

• Diadakannya Pemilu

Peristiwa penting yang terjadi pada periode berlakunya UUD RIS pada 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 salah satunya yaitu …

• Dibentuknya KNIP untuk menjalankan tugas pemeritah selama belum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat.

• Presiden dalam melaksanakan tugas bekerja secara kolegial bersama Wakil Presiden dan para menteri

• Penyerahan kedaulatan dari kerajaan Jepang yang diwakili oleh Ratu Juliana kepada Mohammad Hatta sebagai wakil Republik Indonesia serikat di Jepang.

• Penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda Lovink kepada wakil Indonesia Sri sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta

• Penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Jakarta.