Hukum Tata Pemerintahan

Apa yang dimaksud dengan diskresi dalam pemerintahan?

• Keputusan yang dibuat oleh rakyat

• Kebijakan yang diambil untuk menghindari hukum

• Tindakan pejabat pemerintahan berdasarkan wewenang untuk mengatasi situasi mendesak

• Kewajiban pemerintah menjalankan undang-undang

Apa tujuan utama diberikannya wewenang diskresi kepada pejabat pemerintahan?

• Mempermudah pengawasan masyarakat

• Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memutuskan kebijakan

• Menyesuaikan kebijakan dengan situasi yang tidak teratur

• Mengabaikan aturan hukum yang berlaku

Dalam pelaksanaan diskresi, pejabat pemerintahan harus mematuhi prinsip berikut, kecuali:

• Kesewenang-wenangan

• Kepentingan umum

• Profesionalitas

• Tidak bertentangan dengan hukum

Diskresi pemerintahan biasanya diperlukan dalam kondisi:

• Situasi yang sudah diatur dengan jelas dalam peraturan

• Ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum

• Saat masyarakat menuntut perubahan kebijakan

• Ketika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan daerah

Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren?

• Urusan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat

• Urusan yang bisa didelegasikan kepada pemerintah daerah

• Urusan yang menjadi tanggung jawab masyarakat

• Urusan yang dilaksanakan oleh lembaga swasta

Berikut ini yang tidak termasuk cara memperoleh kewenangan oleh Pemerintah...

• Delegasi

• Substitusi

• Atribusi

• Mandat

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat meliputi:

• Pertahanan, moneter, dan hubungan luar negeri

• Pendidikan dan kesehatan

• Kesejahteraan sosial dan keamanan

• Perdagangan dan pariwisata

Pemerintahan daerah Provinsi terdiri dari:

• Gubernur dan DPRD Provinsi

• Gubernur dan Menteri

• DPRD dan Kepala Desa

• Gubernur dan Kepala Dinas

Otonomi daerah diberikan kepada daerah untuk:

• Mengurangi kewenangan pemerintah pusat

• Meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola urusannya sendiri

• Membatasi pengaruh globalisasi

• Meningkatkan hubungan antarnegara

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah:

• UUD 1945 Pasal 18

• UUD 1945 Pasal 33

• UUD 1945 Pasal 11

• UUD 1945 Pasal 28