Quiz Pemilihan Umum 2024

Perbawaslu 9 Tahun 2024 adalah tentang?

• Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota

• Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

• Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

• Logistik Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

Pelanggaran Pemilihan terdiri dari, kecuali?

• Pelanggaran Tindak Pidana

• Pelanggaran Administrasi

• Pelanggaran Kode Etik

• Pelanggaran Berat dan Ringan

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas di tuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, LHP disebut juga dengan ?

• Formulir Model A

• Formulir Model A1

• Formulir Model A2

• Formulir Model A3

Yang tidak termasuk Potensi kerawanan di TPS pada pelaksanaan Pemilihan adalah?

• KPPS tidak mengetahui mekanisme pembetulan/koreksi kesalahan penulisan model C-Hasil Salinan

• Ketua KPPS membuka kunci dan tutup kotak suara tanpa disaksikan oleh semua pihak

• KPPS tidak salah mencatat perolehan suara

• Penghitungan suara tidak dilakukan secara berurutan sesuai ketentuan

UU yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota adalah

• UU Nomor 7 Tahun 2017

• UU Nomor 10 Tahun 2016

• UU Nomor 10 Tahun 2020

• UU Nomor 10 Tahun 2024

PKPU yang mengatur tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota adalah...

• PKPU Nomor 7 Tahun 2024

• PKPU Nomor 17 Tahun 2024

• PKPU Nomor 12 Tahun 2024

• PKPU Nomor 17 Tahun 2020

Waktu Pendistribusian Logistik adalah

• Paling Lambat 1 hari sebelum tanggal pemungutan suara

• Hari yang sama dengan pemungutan suara

• Paling lambat 1 jam sebelum tanggal pemungutan suara

Ketentuan dari Pasal 187 UU nomor 10 Tahun 2016 adalah

• Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

• Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

• Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Jenis pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan 2024 kecuali

• DPT

• DPTB

• DPPH

• DPK

Apabila pada pukul 07.00 Saksi atau PTPS belum hadir di TPS, Maka?