UTS Politik Hukum Ekonomi Syariah

Apa yang dimaksud dengan politik hukum ekonomi syariah?

• Kebijakan negara dalam mengembangkan hukum ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah.

• Sistem hukum ekonomi yang hanya menguntungkan umat Muslim

• Proses pembentukan hukum internasional yang bersifat universal.

• Kebijakan negara dalam membatasi kegiatan ekonomi masyarakat

Salah satu tujuan politik hukum ekonomi syariah adalah...

• Menciptakan kesenjangan ekonomi berdasarkan perbedaan status sosial.

• Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis riba.

• Mewujudkan keadilan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

• Menghilangkan praktik perdagangan antarbangsa.

Apa prinsip utama yang harus dijaga dalam politik hukum ekonomi syariah?

• Profit maksimal untuk pelaku usaha.

• Keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi.

• Kebebasan tanpa regulasi.

• Mengutamakan investasi asing dalam perekonomian lokal.

Apa yang menjadi dasar utama politik hukum ekonomi syariah di Indonesia?

• Sistem ekonomi kapitalis

• Pancasila, UUD 1945, dan prinsip syariah

• Kebijakan perdagangan internasional

• Sistem ekonomi liberal

Undang-undang yang menjadi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia adalah...

• Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

• Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

• Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli

• Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Prinsip keadilan dalam politik hukum ekonomi syariah bertujuan untuk...

• Memberikan kebebasan penuh kepada pelaku ekonomi tanpa aturan.

• Menjamin distribusi kekayaan yang adil dan seimbang dalam masyarakat

• Membatasi hak ekonomi individu demi kepentingan negara.

• Memprioritaskan investasi asing di sektor strategis.

Apa yang dimaksud dengan interkoneksi antara politik dan hukum?

• Hubungan antara hukum internasional dan nasional.

• Pengaruh politik terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.

• Dominasi hukum atas segala aspek politik.

• Pemisahan total antara hukum dan politik

Bagaimana politik memengaruhi proses pembentukan hukum?

• Melalui lobi-lobi politik untuk mendukung kepentingan tertentu.

• Dengan menetapkan hukum tanpa melibatkan masyarakat

• Dengan memisahkan peran legislatif dan eksekutif.

• Dengan meniadakan peran partai politik dalam pembentukan hukum

Apa dampak negatif jika politik terlalu mendominasi hukum?

• Penegakan hukum menjadi lebih adil.

• Terjadi penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik tertentu.

• Masyarakat menjadi lebih percaya pada hukum.

• Stabilitas hukum semakin kuat.

Contoh nyata interkoneksi antara politik dan hukum di Indonesia adalah...

• Pembuatan undang-undang melalui proses legislatif di DPR.

• Pelaksanaan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

• Penegakan hukum oleh polisi di daerah terpencil.

• Penyelesaian konflik adat di pengadilan lokal.