UTS Politik Hukum Ekonomi Syariah

Kebijakan negara dalam mengembangkan hukum ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah.

Sistem hukum ekonomi yang hanya menguntungkan umat Muslim

Proses pembentukan hukum internasional yang bersifat universal.

Kebijakan negara dalam membatasi kegiatan ekonomi masyarakat

Menciptakan kesenjangan ekonomi berdasarkan perbedaan status sosial.

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis riba.

Mewujudkan keadilan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menghilangkan praktik perdagangan antarbangsa.

Profit maksimal untuk pelaku usaha.

Keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi.

Kebebasan tanpa regulasi.

Mengutamakan investasi asing dalam perekonomian lokal.

Sistem ekonomi kapitalis

Pancasila, UUD 1945, dan prinsip syariah

Kebijakan perdagangan internasional

Sistem ekonomi liberal

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Memberikan kebebasan penuh kepada pelaku ekonomi tanpa aturan.

Menjamin distribusi kekayaan yang adil dan seimbang dalam masyarakat

Membatasi hak ekonomi individu demi kepentingan negara.

Memprioritaskan investasi asing di sektor strategis.

Hubungan antara hukum internasional dan nasional.

Pengaruh politik terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Dominasi hukum atas segala aspek politik.

Pemisahan total antara hukum dan politik

Melalui lobi-lobi politik untuk mendukung kepentingan tertentu.

Dengan menetapkan hukum tanpa melibatkan masyarakat

Dengan memisahkan peran legislatif dan eksekutif.

Dengan meniadakan peran partai politik dalam pembentukan hukum

Penegakan hukum menjadi lebih adil.

Terjadi penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik tertentu.

Masyarakat menjadi lebih percaya pada hukum.

Stabilitas hukum semakin kuat.

Pembuatan undang-undang melalui proses legislatif di DPR.

Pelaksanaan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penegakan hukum oleh polisi di daerah terpencil.

Penyelesaian konflik adat di pengadilan lokal.