Peraturan daerah tentang pembebanan biaya paksaan penegakan perda kepada pelanggar memuat ancaman pidana kurungan paling lama … atau pidana denda paling banyak … (SKB Hesti)

• A. 6bulan, Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah)

• B. 1tahun, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

• C. 6bulan, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

• D. 3bulan, 100.000.000(seratus juta rupiah)

• E. 1tahun, Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Answer explanation

Jawaban C.

Penjelasan : termuat UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 238 Ayat 2

Proses pembentukan perda terdiri dari , kecuali (SKB Arin)

• A. Perencanaan

• B. Penyusunan

• C. Pembahasan

• D. Penetapan

• E. Evaluasi

Answer explanation

Jawaban E.

Proses pembentukan perda terdiri dari perencaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan

Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan di bidang kelautan dilakukan berdasarkan asas apa? (SKB Putri)

• A. Desentralisasi

• B. Dekonsentrasi

• C. Tugas Pembantuan

• D. Otonomi Khusus

• E. Sentralisasi

Answer explanation

Jawaban C. Tugas Pembantuan

Tercantum pada Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, "Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan."

Setelah berlakunya UU no 23 tahun 2014 provinsi memiliki tanggung jawab baru di antaranya , kecuali.... (SKB Evi)

• A. Penggelolaan pendidikan menengah

• B. Penyelenggaraan keluarga berencana

• C. Kebebasan beragama

• D. Ijin galian C

• E. Reklamasi pantai

Answer explanation

Jawaban C.

Kebebasan beragama tidak termaksud ke dalam aturan UU no 23 tahun 2014, karena pada dasarnya indonesia sudah memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk... (SKB Nurul)

• A. Menentukan kebijakan luar negeri

• B. Menetapkan hukum nasional

• C. Menyusun dan menetapkan anggaran daerah

• D. Mengatur kebijakan fiskal negara

• E. Menjadi raja kecil negara

Answer explanation

Jawaban: C. Menyusun dan menetapkan anggaran daerah

Pemerintah daerah, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, memiliki kewenangan untuk menyusun, menetapkan, dan melaksanakan anggaran daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya masing-masing.

Dalam Penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah siapa kah yang berwenang untuk melakukan pengawasan teknis pada daerah provinsi? (SKB Andhika)

• A.Mendagri

• B. Menteri Teknis

• C. Gubernur

• D. Wakil Pemerintah Pusat

• E. Bupati

Answer explanation

Jawaban B.

Dalam pengawasan teknis dalam daerah provinsi dilakukan oleh Menteri Teknis, jika di daerah kabupaten/ kota pengawasan teknis dilakukan oleh Gubernur. Sedangkan Mendagri melakukan pengawasan umum untuk daerah provinsi bukan pengawasan teknis.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode ....tahun. (SKB Adelyta)

• A. 10

• B. 15

• C. 20

• D. 25

• E. 30

Answer explanation

Jawaban C. 20

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun Ada di Bab 1 ketentuan umum UU No. 23 Tahun 2014

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki daerah disebut dengan... (SKB Siffa)

• A. BUMD

• B. UMKM

• C. BUMN

• D. KUR

• E. KADIN

Answer explanation

Jawaban: A

Berdasarkan UU No. 23 Th. 2014 ttg Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 40

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apa yang dimaksud dengan "tugas pembantuan" dalam konteks otonomi daerah? (SKB Miftah)

• A. Tugas yang hanya diberikan kepada pemerintah pusat untuk mengelola sektor-sektor tertentu

• B. Tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan nasional

• C. Tugas yang harus dilakukan oleh DPRD tanpa melibatkan kepala daerah

• D. Tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat

• E. Tugas yang dapat dilakukan oleh kepala daerah tanpa melibatkan pemerintah pusat

Answer explanation

Jawaban: B

Pasal 75 mengatur hak keuangan kepala daerah. Apa saja yang termasuk dalam hak keuangan kepala daerah selama menjabat? (SKB Andra)

• A. Gaji pokok dan tunjangan operasional.

• B. Gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.

• C. Gaji pokok, insentif proyek, dan tunjangan perjalanan.

• D. Gaji pokok saja.

• E. Tunjangan berdasarkan kebijakan DPRD.

Answer explanation

Jawaban: B. Gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.

Pasal 75 ayat (2) menyebutkan bahwa hak keuangan kepala daerah meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.